Indeks

Ribuan Massa Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan Tunjangan DPR

Demo massal di Jakarta Kamis (28/8).(Foto : DRJ & AI)

Jakarta, MINAKONEWS.COM – Ribuan buruh dari berbagai daerah memadati kawasan Gedung DPR RI dan Istana Negara hari ini, Kamis (28/8), dalam aksi demonstrasi menolak kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Aksi ini digelar oleh aliansi serikat pekerja dan komunitas sipil yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersatu. Mereka mulai berkumpul sejak pukul 07.00 WIB di titik-titik strategis seperti Bundaran HI, Jalan Gatot Subroto, dan Medan Merdeka Barat.

Dalam orasinya, para demonstran menyuarakan enam tuntutan utama, di antaranya:

1. Menolak kenaikan tunjangan DPR RI
2. Menghapus sistem kerja outsourcing dan kontrak jangka pendek
3. Menaikkan upah minimum tahun 2026 secara nasional
4. Menolak revisi UU Ketenagakerjaan
5. Menuntut transparansi dalam penyusunan RAPBN 2026
6. Menolak PHK sepihak dan menuntut perlindungan hukum bagi pekerja informal

Koordinator aksi, Rudi Hartono menyebut, kebijakan pemerintah belakangan ini menunjukkan ketimpangan antara elite politik dan kondisi riil masyarakat.

Kami tidak akan diam melihat wakil rakyat menaikkan tunjangan di tengah rakyat yang masih berjuang dengan upah minimum. Ini bukan sekadar soal uang, tapi soal keadilan,” tegas Rudi dalam orasinya.

Aksi ini juga dipicu oleh pernyataan kontroversial Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, yang menyebut masyarakat yang ingin membubarkan DPR sebagai “orang tertolol sedunia.” Pernyataan tersebut memicu kemarahan publik dan bahkan mendapat tantangan debat terbuka dari aktivis muda Salsa Erwina Hutagalung.

Pihak kepolisian mengerahkan lebih dari 4.500 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Hingga pukul 11.00 WIB, demonstrasi berlangsung damai meski sempat terjadi ketegangan di depan gerbang DPR.(DRJ).

Penulis. : DRJ

Editor. : Red minakonews