Seorang pemuda berdiri di barisan depan aksi massa dengan ekspresi serius, memegang spanduk bertuliskan “TOLAK TUNJANGAN DPR” (AI).
Oleh: Donna R. Joesoef
Setelah opini sebelumnya di MinakoNews menyoroti posisi Presiden Prabowo di tengah tekanan elite dan civil society, kini sorotan publik bergeser ke akar kemarahan yang memicu gelombang demonstrasi besar-besaran akhir Agustus. Ribuan massa turun ke jalan bukan semata karena arah politik nasional, tetapi karena rasa muak terhadap gaya hidup elite dan perilaku wakil rakyat.
Salah satu pemicu utama adalah laporan tentang tunjangan fantastis anggota DPR, yang mencakup fasilitas mewah, anggaran perjalanan luar negeri, dan insentif yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat. Di tengah harga kebutuhan pokok yang melonjak dan lapangan kerja yang makin sempit, berita ini menyulut amarah publik.
Tak berhenti di situ, ucapan beberapa pejabat yang dianggap kasar dan merendahkan rakyat turut memperkeruh suasana. Di media sosial, potongan video dan kutipan yang menyebut rakyat “tidak tahu diri” atau “tidak paham kerja DPR” viral dan memicu gelombang kritik. Aksi demonstrasi pun meluas ke berbagai kota: Jakarta, Makassar, Jogja, Mataram, dan Solo.
Menurut laporan IndeksNews, kemarahan ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal martabat. Rakyat merasa tidak dihargai, tidak didengar, dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka.
Dalam konteks ini, opini sebelumnya tentang “Demo Agustus dan Persimpangan Politik: Beban Seorang Pemimpin” menjadi semakin relevan. Presiden Prabowo tidak hanya menghadapi tekanan dari elite politik dan civil society, tetapi juga dari arus bawah yang menuntut keadilan sosial dan etika kepemimpinan.
Reni Marlina, seniman teater dari Payakumbuh, menyebut bahwa kemarahan rakyat hari ini adalah bentuk ekspresi budaya yang terpendam. “Ini bukan sekadar demo. Ini adalah pertunjukan sosial yang menunjukkan bahwa rakyat masih punya suara,” ujarnya.
Darman Sutan, budayawan dari Solok Selatan, mengingatkan bahwa krisis kepercayaan terhadap lembaga negara bisa menjadi titik balik. “Kalau tidak segera ditanggapi dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat, kita akan kehilangan legitimasi sosial,” katanya.
Gelombang demonstrasi ini menunjukkan bahwa politik tidak bisa dipisahkan dari etika publik. Tunjangan, ucapan, dan gaya hidup elite bukan sekadar isu administratif, tapi cermin dari relasi kuasa yang timpang. Dan di tengah semua itu, pemimpin nasional berada di persimpangan: apakah akan mendengar suara rakyat, atau tetap terjebak dalam kompromi elite?
Tulisan ini disusun oleh Donna R. Joesoef, pemerhati sosial-politik dan kontributor tetap MinakoNews.
Disclaimer Editorial:
Tulisan ini merupakan opini berdasarkan analisis terhadap peristiwa sosial dan politik yang terjadi pada Agustus 2025. Interpretasi bersifat reflektif dan tidak dimaksudkan untuk menghasut, menyerang, atau memprovokasi pihak manapun. MinakoNews menjunjung tinggi etika jurnalistik dan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab.(***).
Penulis. : Donna R. Joesoef
Editor. : Red minakonews