Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menyerahkan proposal pembangunan Rusunawa dan perbaikan RTLH kepada Kementerian PUPR di Jakarta (Foto: Kominfo).
Jakarta (DKI Jakarta). MINAKONEWS.COM – Pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, secara resmi menyampaikan proposal pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) MBR serta bantuan peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rabu (22/10/2025).
Proposal tersebut diserahkan langsung kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan dan Perkotaan, Nasrullah, dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta. Hendri memaparkan bahwa berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Padang Panjang mencapai 63.895 jiwa dengan 19.102 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 1.388 unit rumah masuk kategori tidak layak huni.
“Tahun ini kita sudah anggarkan perbaikan 121 unit RTLH. Namun kebutuhan masih jauh lebih besar. Karena itu, dukungan Pemerintah Pusat sangat kami harapkan agar program ini dapat menjangkau lebih banyak warga,” ujar Hendri.
Selain bantuan RTLH, Pemko juga mengusulkan pembangunan Rusunawa MBR dengan menyiapkan lahan bersertifikat seluas 20.000 meter persegi di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat. Lahan tersebut telah dilengkapi desain ramah lingkungan dan aksesibilitas yang baik. Sebanyak 60 calon penghuni juga telah teridentifikasi dan siap menempati unit setelah pembangunan selesai.
Menanggapi usulan tersebut, Nasrullah menyampaikan apresiasi atas kesiapan dan komitmen Pemko Padang Panjang dalam mendukung program nasional penyediaan perumahan. Ia menyebutkan bahwa usulan tersebut sangat komprehensif dan akan diupayakan masuk dalam prioritas program tahun 2026.
“Usulan dari Padang Panjang ini sudah dilengkapi dengan data kebutuhan, kesiapan lahan, dan calon penghuni. Insyaa Allah akan kami upayakan masuk prioritas program 2026,” ujar Nasrullah.
Ia menambahkan bahwa pembangunan perumahan bagi MBR dan perbaikan RTLH merupakan bagian penting dari strategi pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat ketahanan kota.
Di akhir pertemuan, Hendri menegaskan komitmen Pemko untuk terus berperan aktif dalam pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat. Menurutnya, hunian yang layak adalah fondasi kesejahteraan keluarga dan bagian dari upaya mewujudkan kota yang inklusif serta berkeadilan.
Penulis: 44d1n0
Editor. : Red. Minakonews.com