Indeks

Gatot Nurmantyo Desak Presiden Segera Bentuk Komite Reformasi Polri

Gatot Nurmantyo saat menyampaikan kritik terhadap institusi Polri dalam wawancara di kanal YouTube Hersubeno Point. Ia mendesak Presiden segera membentuk Komite Reformasi Polri (Dok. Ist).

Jakarta (DKI Jakarta), MINAKONEWS.COM — Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Komite Reformasi Polri. Ia menyampaikan kritik tajam terhadap institusi kepolisian yang dinilainya berpotensi menjadi “mafia berseragam” jika tidak segera dibenahi secara sistemik.

Pernyataan tersebut disampaikan Gatot dalam wawancara di kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat (17/10/2025). Ia menyoroti lambannya pembentukan komite reformasi yang dijanjikan presiden, sementara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri secara internal.

Gatot menyebut bahwa langkah Kapolri tersebut berisiko menyalip kebijakan presiden dan melemahkan kontrol sipil terhadap institusi kepolisian. Ia menegaskan bahwa reformasi Polri harus dipimpin langsung oleh komite independen yang dibentuk oleh presiden, bukan oleh internal kepolisian sendiri.

Warga sipil dan akademisi turut menanggapi pernyataan Gatot. Menurut Arif (45), dosen hukum tata negara di Jakarta, pembentukan komite reformasi Polri sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Ia menilai bahwa kritik Gatot mencerminkan keresahan publik terhadap arah reformasi yang belum jelas.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Istana atau Presiden Prabowo terkait desakan tersebut. Namun, sejumlah organisasi masyarakat sipil telah menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembentukan komite reformasi sebagai bagian dari agenda demokratisasi dan penguatan supremasi hukum.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa istilah “mafia berseragam” yang digunakan Gatot bersifat retoris, namun mencerminkan urgensi pembenahan sistemik dalam tubuh Polri. Reformasi kelembagaan dinilai krusial untuk memperkuat kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Penulis: DRJ
Editor. : Red. Minakonews.com