Ketua Komisi Reformasi Polri Prof. Jimly Asshiddiqie sampaikan komitmen transformasi Polri di hadapan publik.(Foto Dok. Setpres).
Jakarta (DKI Jakarta). MINAKONEWS.COM – Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia bergerak cepat menyusun ide dan gagasan transformasi sistem kepolisian serta penegakan hukum masyarakat.
Upaya ini diwujudkan melalui dialog dengan berbagai kalangan, sehingga perubahan yang dirumuskan sejalan dengan tuntutan publik terhadap Polri. Audiensi berlangsung di Ruang Aspirasi, Kementerian Sekretariat Negara Sayap Timur, baru-baru ini.
Audiensi digelar dalam dua sesi. Pertama, bersama lembaga toleransi beragama seperti Jaringan GUSDURian, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Setara Institute, dan Center for Religious & Cross-Cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada.
Sesi kedua dilanjutkan dengan lembaga bantuan hukum, antara lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), LBH Jakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Vox Point Indonesia, serta Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS).
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Prof. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa semangat meaningful participation menjadi kunci audiensi ini. Masukan dari publik, baik dari kelompok toleransi beragama maupun lembaga bantuan hukum, akan menjadi bahan penting dalam perumusan rekomendasi hingga penyusunan laporan kepada Kepala Negara.
“Komitmen kami adalah menciptakan Polri yang lebih profesional, akuntabel, dan berintegritas dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” ujar Jimly.
Ia menambahkan, Komisi akan melanjutkan proses pengumpulan data, dialog terbuka, serta kajian komprehensif guna merumuskan rekomendasi akhir sebagai output yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada Presiden RI, tetapi juga kepada masyarakat.
Penulis: Wangkadon Dwitya
Editor. : Red. Minakonews.com