Seorang pria pengungsi di Palembayan menunduk sambil menutupi wajah, menunjukkan tekanan emosional setelah ditolak oleh petugas bantuan.(Foto Dok. Ist).
Palembayan (Sumbar). MINAKONEWS. Sejumlah warga Kampung Lansek, Jorong Silungkang, Nagari Tigo Koto Silungkang, Palembayan, terpaksa mengungsi akibat kondisi darurat di kampung mereka sendiri. Namun, akses bantuan yang seharusnya segera diterima justru terkendala syarat administratif berupa Kartu Keluarga (KK).
Warga menuturkan bahwa mereka diminta menunjukkan KK untuk mendapatkan bantuan, padahal lokasi pengungsian masih berada di dalam jorong yang sama. Situasi ini menimbulkan rasa tidak nyaman karena sebagian warga merasa seolah-olah dianggap datang hanya untuk meminta makan, bukan sebagai korban yang berhak atas bantuan.
Seorang pria korban pengungsian bahkan terlihat menangis setelah ditolak oleh petugas ketika hendak menerima bantuan. Ia mengaku merasa diperlakukan tidak adil dan sempat dikatai seolah-olah datang hanya untuk meminta makan. Peristiwa ini menambah luka psikologis di tengah penderitaan warga yang sudah kehilangan rumah dan harta benda.
Data resmi mencatat bahwa hingga 2 Desember 2025, sebanyak 1.511 orang harus mengungsi di Kecamatan Palembayan, sementara 115 orang meninggal dunia dan 76 orang lainnya masih hilang akibat banjir bandang yang melanda kawasan tersebut. Secara keseluruhan, jumlah pengungsi di Kabupaten Agam mencapai 12.800 jiwa, dengan korban tewas sebanyak 168 orang. Kecamatan Palembayan menjadi wilayah dengan korban terbanyak.
Kondisi tersebut menimbulkan kegelisahan sosial di tengah masyarakat. Warga berharap aparat nagari dan relawan segera melakukan pemantauan langsung agar distribusi bantuan berjalan adil tanpa hambatan birokrasi. Mereka menegaskan bahwa pengungsi adalah warga kampung sendiri, sehingga tidak pantas diperlakukan seolah-olah orang luar.
Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah nagari, aparat, dan relawan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan bantuan sampai kepada semua warga terdampak. Dokumentasi dan pemantauan berkelanjutan juga diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyaluran bantuan.
Penulis: Halimah Tusa’diah
Editor. : Red. Minakonews.com