Konflik PPP belum reda, dualisme kepemimpinan jadi catatan akhir tahun politik 2025.(Dok. DV/AI).
Jakarta (DKI). MINAKONEWS. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menutup tahun 2025 dengan konflik internal yang belum terselesaikan. Pasca-Muktamar X di Jakarta, 27 September 2025, partai berlambang Kabah ini terbelah menjadi dua kubu kepemimpinan: Agus Suparmanto dan Muhammad Mardiono, yang sama-sama mengklaim kursi Ketua Umum periode 2025–2030.
Pemerintah menegaskan sikap netral dan menolak menjadi penengah. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi, Yusril Ihza Mahendra, menyebut penyelesaian konflik harus dilakukan secara internal agar tidak ditafsirkan sebagai intervensi negara.
Fakta Konflik PPP 2025
– Pemicu: perebutan kursi Ketua Umum pasca-Muktamar X
– Kubu berseteru: Agus Suparmanto vs Muhammad Mardiono
– Lokasi Muktamar: Jakarta, 27 September 2025
– Sikap pemerintah: netral, menolak jadi penengah
– Dampak: legitimasi partai terancam, basis pemilih tradisional berpotensi melemah
Catatan Akhir Tahun
Pengamat politik menilai konflik ini sebagai krisis demokrasi internal yang mencerminkan lemahnya konsolidasi partai. Dominasi kepentingan elite dinilai mengalahkan semangat kolektif PPP sebagai “rumah besar umat Islam”.
Menjelang tahun politik 2029, PPP menghadapi ujian berat: tanpa rekonsiliasi yang sah dan akuntabel, partai berisiko kehilangan legitimasi di mata publik. Konflik yang berlarut-larut ini pun menjadi salah satu catatan akhir tahun politik 2025.
Penulis: Dinno Veoline
Editor. : Red. Minakonews.com