Diplomasi Pro-Rakyat: 27.768 WNI dipulangkan dari zona krisis sepanjang 2025 (Dok. AI)
Jakarta (MINAKONEWS.COM)
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa diplomasi Indonesia harus berpijak pada kebutuhan rakyat dan amanat konstitusi untuk melindungi warga negara.
Hal ini disampaikannya dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta, baru-baryu ini, menyusul keberhasilan pemerintah memulangkan 27.768 Warga Negara Indonesia (WNI) dari berbagai situasi krisis sepanjang tahun lalu.
“Diplomasi harus berangkat dari kebutuhan rakyat, dari kepentingan nasional, dan dari kewajiban negara untuk hadir dan melindungi. Ketahanan nasional juga harus didukung dan diukur dari seberapa jauh negara hadir untuk melindungi warganya,” tegas Sugiono.
Ribuan WNI tersebut dipulangkan dari wilayah konflik, bencana alam, serta kasus kejahatan transnasional seperti penipuan daring dan eksploitasi tenaga kerja. Proses pemulangan dilakukan melalui operasi evakuasi, pendampingan hukum, dan kerja sama lintas kementerian serta perwakilan RI di luar negeri.
Menlu Sugiono juga menekankan bahwa diplomasi Indonesia kini mengedepankan pendekatan multidimensi, mengingat batas antara isu ekonomi, keamanan, dan kemanusiaan semakin tipis. Oleh karena itu, perlindungan WNI menjadi indikator penting dalam mengukur ketahanan nasional dan efektivitas diplomasi luar negeri.
Selain evakuasi, Kemlu turut memberikan layanan bantuan logistik, pemulihan psikososial, dan reintegrasi sosial bagi para WNI yang kembali ke tanah air. Pemerintah juga terus memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi krisis global yang dapat mengancam keselamatan warga negara di luar negeri.
Capaian ini menjadi bukti bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya bicara di forum internasional, tetapi hadir nyata di tengah rakyat—melindungi, menyelamatkan, dan memulangkan mereka dari berbagai zona krisis dunia.
Penulis : Wangkadon Dwitya
Editor. : Red. Minakonews.com