Thomas Djiwandono baru saja ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031. Ia dikenal sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto, dengan latar belakang kuat di bidang ekonomi, politik, dan pemerintahan.(Dok. Ist).
Jakarta (DKI Jakarta). MINAKONEWS – Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (27/1/2026), menetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Usai penetapan, Thomas langsung menyampaikan komitmennya menjaga independensi bank sentral serta menyelaraskan kebijakan fiskal–moneter. Ia menegaskan bahwa BI harus tetap menjadi pilar stabilitas ekonomi sekaligus motor pertumbuhan nasional di tengah tantangan global.
“Komitmen saya adalah menjaga independensi bank sentral dan menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter demi pertumbuhan ekonomi,” ujar Thomas dalam konferensi pers yang digelar sesaat setelah pengesahan. Ia menyebut proses fit and proper test yang dilaluinya sebagai amanah besar untuk memastikan BI tetap kredibel dan akuntabel.
Penetapan Thomas menggantikan Deputi Gubernur BI sebelumnya, Juda Agung. Dengan latar belakang sebagai Wakil Menteri Keuangan dan pengalaman internasional di bidang ekonomi, Thomas dinilai memiliki kapasitas untuk memperkuat arah kebijakan moneter Indonesia.
Thomas lahir di Jakarta pada Mei 1972 dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Ayahnya merupakan mantan Gubernur BI yang tercatat mengajar di Nanyang Technological University, Singapura. Sementara itu, ibunya adalah kakak kandung Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Merujuk silsilah keluarga, Thomas berstatus sebagai cicit R.M. Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank BNI 46.
Pendidikan formal Thomas dimulai di Haverford College (1990–1995) dengan studi sejarah, kemudian dilanjutkan ke bidang hubungan internasional dan ekonomi internasional di Amerika Serikat. Ia tercatat sebagai kader Partai Gerindra dan menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sebelum ditetapkan sebagai Deputi Gubernur BI. Berdasarkan LHKPN 2024, harta kekayaannya tercatat sebesar Rp 74,5 miliar.
Penetapan Thomas bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan penegasan peran BI sebagai lembaga independen yang harus mampu menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, dan bersinergi dengan kebijakan fiskal pemerintah. Dengan latar belakang keluarga dan pengalaman teknokratik, publik menaruh harapan besar agar BI di bawah kepemimpinan baru lebih responsif menghadapi gejolak ekonomi global dan domestik.
Penulis: Dinno Veoline
Editor. : Red. Minakonews