Indonesia Bayar Rp17 Triliun untuk Board of Peace? Dino Patti Djalal: Fantastis, 15 Kali Iuran ASEAN, dan Tidak Rasional.(Foto: Dok. FPCI / Instagram Dino Patti Djalal (Publik).
Jakarta (DKI Jakarta). MINAKONEWS – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai rencana Indonesia menyumbang Rp17 triliun (sekitar US$1 miliar) untuk keanggotaan Board of Peace sebagai angka fantastis yang belum pernah terjadi dalam sejarah diplomasi Indonesia. Ia menegaskan kontribusi sebesar itu tidak rasional dengan kondisi fiskal dalam negeri.
Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, baru-baru ini, Dino menyebut bahwa sepanjang sejarah diplomasi Indonesia, kontribusi ke organisasi internasional tidak pernah mencapai angka sebesar itu. “Rp17 triliun itu fantastis, terbesar sepanjang sejarah. Tidak rasional jika dibandingkan dengan kondisi fiskal kita,” ujarnya.
Dino menambahkan, kontribusi Rp17 triliun itu setara dengan sekitar 15 kali lipat iuran tahunan Indonesia untuk ASEAN yang hanya sekitar Rp1,1 triliun. Perbandingan ini, menurutnya, menunjukkan betapa tidak rasionalnya rencana tersebut jika dibandingkan dengan kontribusi Indonesia ke organisasi regional yang nyata manfaatnya bagi diplomasi.
Ia juga menekankan bahwa Palestina tidak membutuhkan bantuan uang dalam jumlah besar, melainkan dukungan moral dan diplomatik dari Indonesia. Dino menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pengiriman pasukan perdamaian yang dinilai lebih signifikan dibanding kontribusi finansial. Selain itu, ia meminta pemerintah menyiapkan opsi keluar dari Board of Peace jika terbukti merugikan kepentingan nasional, serta menekankan pentingnya transparansi agar publik tidak bingung dan tetap percaya pada kebijakan luar negeri.
Pernyataan Dino mendapat sorotan luas dari publik dan media. Tempo menyoroti bahwa iuran Rp17 triliun setara dengan pajak ±2 juta orang, dan mempertanyakan prioritas fiskal pemerintah. TribunNews menulis bahwa Palestina lebih membutuhkan dukungan moral dan diplomatik daripada dana besar. Jakartasatu menegaskan bahwa kontribusi sebesar itu belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia bergabung dengan organisasi internasional. Sementara Netralnews menilai isu ini bukan sekadar gestur simbolik, melainkan keputusan strategis dengan konsekuensi fiskal dan politik jangka panjang.
Dengan polemik ini, masyarakat berharap pemerintah memberikan klarifikasi resmi agar tidak menimbulkan kebingungan dan menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.
Penulis: Wangkadon Dwitya/ Dinno Veoline
Editor. : Red. Minakonews.com