Indeks

Ketua BEM UGM Tantang Presiden, Isu “Dibiayai” Tak Terbukti

Kritik BEM UGM terhadap Presiden berangkat dari isu anggaran pendidikan, bukan karena pendanaan tersembunyi. Suara mahasiswa menegaskan independensi dan peran sebagai pengawas kebijakan (Minakonews/AI)

Yogyakarta (DIY). MINAKONEWS.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Prabowo Subianto terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kritik tersebut memicu perdebatan nasional, namun tudingan bahwa gerakan mahasiswa “dibiayai” pihak tertentu tidak terbukti secara faktual.

Tiyo menyoroti potensi pergeseran anggaran pendidikan sebesar Rp223 triliun ke program MBG. Ia menyebut skema dapur layanan gizi dalam program tersebut berisiko membuka celah penyalahgunaan anggaran. “Kami bukan mitra politik, kami pengawas kebijakan,” ujarnya dalam konferensi pers di Yogyakarta.

Penolakan undangan resmi ke Istana menjadi penegasan sikap independen BEM UGM. Tiyo juga memplesetkan MBG menjadi “Maling Berkedok Gizi” dan menyebut Presiden sebagai “Presiden Bodoh”. Pernyataan tersebut viral di media sosial dan memancing respons dari berbagai kalangan.

Tiyo menantang Presiden untuk debat terbuka terkait kebijakan MBG dan alokasi anggaran pendidikan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan langsung dari Presiden.

Kepala Badan Gizi Nasional dan sejumlah pejabat menanggapi kritik tersebut dengan menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas untuk mengatasi stunting dan gizi buruk. Pemerintah menyatakan bahwa alokasi anggaran telah melalui proses perencanaan yang transparan.

Di tengah ramainya kritik, muncul tudingan bahwa gerakan BEM UGM “dibiayai” oleh pihak tertentu. Namun hingga kini, tidak ada bukti kredibel yang mendukung klaim tersebut. Narasi “dibiayai” lebih banyak beredar sebagai opini di ruang publik, bukan fakta yang terverifikasi.

Pengamat politik dari UGM menilai tudingan tersebut sebagai upaya delegitimasi gerakan mahasiswa. Kritik mahasiswa dinilai sebagai bagian dari demokrasi dan pengawasan publik terhadap kebijakan negara.

Penulis: Dur Mandala Putra
Editor. : Red. Minakonews.com