Pekanbaru (Sumbar), MINAKONEWS.COM – Forum Dinamika Indonesia (FDI) menyambut baik langkah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mendorong penguatan kewenangan desa untuk mengoptimalkan potensi lokal.
Langkah tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Bernhard Rondonuwu, saat Asistensi Penataan Kewenangan Desa di Sulawesi Utara, Jumat (6/11/2026), sebagaimana dikutip dari Sindo.
Hal tersebut disampaikan Pendiri Utama FDI, Nof Hendra, dalam rilisnya di Pekanbaru, Minggu (8/11/2026).
Nof Hendra menilai, penegasan bahwa penataan kewenangan desa adalah fondasi utama bagi kemandirian desa merupakan pernyataan yang tepat dan sudah lama ditunggu desa.
Menurut Bernhard, banyak desa yang potensinya besar tetapi tidak bisa berkembang karena kewenangannya belum jelas, belum tertata, dan belum memiliki payung hukum.
“Pernyataan itu benar. Selama ini banyak desa kaya potensi tetapi miskin kewenangan. Desa punya tanah, punya hasil pertanian, punya wisata, punya aset, tetapi tidak bisa mengelolanya karena kewenangannya tidak ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan Peraturan Desa,” ungkap Nof Hendra.
FDI menilai, desa didorong menyusun Peraturan Desa tentang Penataan Kewenangan Desa, agar kewenangan yang bisa dikelola menjadi jelas, mulai dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan aset desa, wisata desa, hingga ketahanan pangan.
“FDI menilai, model penataan seperti ini harus dipercepat di seluruh daerah, termasuk di Riau dan Sumatera Barat, agar desa tidak terus menunggu dan tidak terus bergantung pada instruksi dari atas,” ujar Nof Hendra.
FDI menyampaikan tiga catatan untuk Kemendagri:
Pertama, pastikan penataan kewenangan tidak berhenti pada asistensi dan sosialisasi. Hasil asistensi harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati tentang kewenangan desa dan Peraturan Desa yang benar-benar dijalankan, bukan hanya menjadi dokumen di lemari.
Kedua, libatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan tokoh agama secara nyata dalam penyusunan Peraturan Desa. Kewenangan desa harus lahir dari musyawarah desa, bukan hanya dari template yang disalin dari daerah lain.
Ketiga, kuatkan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) provinsi dan kabupaten. Desa tidak boleh dilepas sendiri setelah asistensi selesai. Pendampingan harus berlanjut sampai BUMDes berjalan, aset desa tercatat dan terkelola, serta ketahanan pangan desa benar-benar meningkat.
FDI menegaskan, tujuan akhir dari penguatan kewenangan adalah agar desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek yang mampu menggerakkan ekonomi lokalnya sendiri.
“FDI meyakini, Indonesia tidak akan maju jika desanya tidak mandiri. Desa yang jelas kewenangannya, kuat kelembagaannya, dan terkelola potensinya, itulah fondasi kemandirian bangsa,” tutup aktivis lingkungan dan pegiat kebijakan publik ini.(HEN).
Penulis : Hen
Editor : Red minakonews