Di balik meja kerja dan lambang negara, ada tekad untuk membawa keadilan hukum hingga ke desa kepulauan. Gubernur Sherly, Duta Posbakum yang menjadikan hukum milik semua warga (Dok. Ist.).
Jakarta (DKI Jakarta). MINAKONEWS.COM – Dalam rangka memperkuat ekosistem bantuan hukum berbasis komunitas, Gubernur Sherly didaulat sebagai Duta Pos Bantuan Hukum (Posbakum) oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Penetapan ini berlangsung dalam momentum peringatan Hari Bantuan Hukum Nasional yang digelar di Jakarta.
Gubernur Sherly menegaskan bahwa akses keadilan kini telah melampaui batas-batas kota dan menjangkau desa kepulauan, dusun terpencil, serta komunitas adat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem hukum formal. Ia menyebut bahwa kehadiran Posbakum di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) menjadi bukti bahwa keadilan tidak lagi bersifat elitis.
Menurut data Kemenkumham, perluasan Posbakum telah mencakup lebih dari 1.200 titik layanan di seluruh Indonesia. Program ini melibatkan paralegal lokal, tokoh masyarakat, dan lembaga bantuan hukum terakreditasi yang berperan aktif dalam mendampingi warga menghadapi persoalan hukum.
“Kita tidak bicara soal hukum yang elitis. Kita bicara soal keadilan yang hadir di balai desa, di rumah warga, bahkan di atas perahu nelayan,” ujar Sherly dalam pidatonya.
Kemenkumham menyambut baik komitmen Gubernur Sherly dan menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan program Posbakum. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyebut bahwa pendekatan berbasis komunitas adalah masa depan bantuan hukum di Indonesia.
Penetapan Duta Posbakum ini dinilai sebagai bagian dari transformasi sistem hukum nasional yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan sosial. Program ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.
Penulis: 44d1n0
Editor. : Red. Minakonews.com