Pembangunan 27.575 unit Huntara dimulai di Sumbar dan dua provinsi lainnya. Identitas Minangkabau tetap dijaga lewat gapura bagonjong di Huntap.(Dok. Wagub Sumbar).
Padang (Sumbar), MINAKONEWS.COM Pemerintah terus mempercepat pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat. Selain fokus pada percepatan pembangunan fisik, pemerintah juga menekankan pentingnya pelestarian budaya lokal dengan menghadirkan elemen arsitektur khas Minangkabau, seperti gapura bagonjong, di beberapa titik lokasi Huntap.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Ruseimy, menyampaikan bahwa pembangunan Huntap tidak hanya berorientasi pada aspek fungsional, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kultural masyarakat setempat.
“Di beberapa titik Hunian Tetap akan kita buat gapura bagonjong untuk tetap menjaga identitas Minangkabau. Ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga simbol keberlanjutan budaya,” ujar Vasco melalui akun media sosialnya.
Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 27.575 unit Hunian Sementara ditargetkan dibangun sebagai tahap awal pemulihan di tiga provinsi terdampak: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, Sumatera Barat menjadi salah satu fokus utama karena tingkat kerusakan yang signifikan, dengan lebih dari 49.000 rumah warga tercatat rusak berat.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga telah mengidentifikasi 197 titik lokasi pembangunan Hunian Tetap di ketiga provinsi tersebut. Di Sumatera Barat, pembangunan Huntara telah dimulai di beberapa lokasi, seperti Nagari Anduring (Padang Pariaman), Nagari Bungo Tanjuang (Tanah Datar), dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan BNPB telah menyusun skema relokasi dan penyediaan lahan untuk Huntap. Proses ini dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat agar pembangunan sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal.
Selain hunian, pemerintah juga mempercepat pemulihan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Sekretariat Kabinet RI menyatakan bahwa koordinasi lintas kementerian dan BUMN terus dilakukan agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dengan pendekatan yang menggabungkan kecepatan, ketepatan, dan kearifan lokal, diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini tidak hanya memulihkan kehidupan warga, tetapi juga memperkuat jati diri budaya Minangkabau di tengah tantangan zaman.
Penulis : Halimah Tusa’diah
Editor. : Red. Minakonews.com