Kilang atau Lengser? Ultimatum Menkeu kepada Dirut Pertamina yang dinilai lamban membangun kilang baru. Di tengah subsidi BBM yang membengkak dan ketergantungan impor, pemerintah tak lagi sabar. Energi mandiri atau jabatan terganti! (Karikatur: DRJ/AI).
Jakarta (DKI Jakarta). MINAKONEWS.COM – Pernyataan tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada 30 September lalu kembali menjadi sorotan publik. Kritiknya terhadap PT Pertamina (Persero) dinilai mencerminkan kegelisahan pemerintah terhadap lambannya pembangunan kilang minyak baru di Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Purbaya menyebut bahwa selama tujuh tahun terakhir, tidak ada progres signifikan dari Pertamina dalam membangun kilang baru. Pemerintah bahkan telah menawarkan skema kerja sama dengan investor asing, termasuk dari Tiongkok, yang memungkinkan Pertamina hanya membeli produk selama 30 tahun dan fasilitas kilang akan diserahkan secara cuma-cuma. Namun, tawaran itu ditolak oleh pihak Pertamina.
Kalau malas-malasan bangun kilang, saya ganti Dirutnya, ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan.
Data dari APBN 2025 menunjukkan alokasi subsidi BBM mencapai Rp 210 triliun. Sementara itu, impor BBM dari Singapura dan negara lain terus meningkat, menyebabkan defisit neraca migas dan mengancam kemandirian energi nasional.
Warga yang mengikuti isu ini melalui media sosial menyampaikan dukungan terhadap sikap tegas Menkeu. Sudah terlalu lama kita bergantung pada impor. Kalau Dirut Pertamina tidak bisa wujudkan kilang, memang sebaiknya diganti, kata Rudi, warga Jakarta Timur.
Pihak Pertamina belum memberikan klarifikasi resmi atas pernyataan Menkeu. Namun, dalam wawancara sebelumnya, Dirut Pertamina Simon Mantiri menyebut bahwa pembangunan kilang membutuhkan proses panjang dan dukungan lintas sektor.
Pengamat energi dari Universitas Indonesia, Dr. Laksmi Wulandari, menilai bahwa ultimatum Menkeu mencerminkan kegelisahan pemerintah terhadap stagnasi proyek kilang. Ini bukan sekadar soal investasi, tapi soal visi energi nasional. Ketika subsidi membengkak dan kilang tak kunjung selesai, wajar jika pemerintah mengambil sikap tegas, ujarnya.
Penulis: DRJ
Editor. : Red. Minakonews.com