Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan arah kebijakan reformasi kepolisian dalam audiensi publik bersama masyarakat sipil, Rabu, 03/12/2025.(Sumber: KPRP/Kemensetneg)
Jakarta (DKI Jakarta). MINAKONEWS.COM – Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) kembali menyelenggarakan rangkaian audiensi publik bersama berbagai elemen masyarakat sipil di Ruang Aspirasi, Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (03/12/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Jimly Asshiddiqie, serta dihadiri anggota komisi Mahfud MD, Badrodin Haiti, dan Ahmad Dofiri.
Audiensi terbagi dalam dua sesi strategis. Sesi pertama menghadirkan lembaga perempuan dan disabilitas seperti Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Komisi Nasional Disabilitas, LBH APIK, Koalisi Perempuan Indonesia, dan KUPI untuk membahas isu inklusivitas dan kesetaraan gender. Sesi kedua berfokus pada transformasi digital dan keamanan siber dengan menghadirkan Tifa Foundation, Raksha Initiatives, serta pakar hukum dan komunikasi guna memperkuat tata kelola penegakan hukum di era digital.
Ketua Komisi Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa mandat reformasi Polri datang langsung dari Presiden dan tidak bisa dinegosiasikan. “Komisi ini bersifat independen, meski ada anggota dari unsur internal Polri. Aspirasi masyarakat sipil menjadi landasan utama dalam merancang kebijakan reformasi yang inklusif, humanis, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” ujarnya.
Hingga awal Desember, KPRP telah menampung aspirasi dari 52 kelompok masyarakat, termasuk akademisi, aktivis, komunitas, dan organisasi sipil. Agenda audiensi akan diperluas ke daerah, seperti Aceh dan Sulawesi Selatan, untuk menyerap aspirasi lokal sekaligus memantau kondisi bencana di lapangan.
Rangkaian kegiatan ini bertujuan memastikan perubahan struktur, kultur, dan instrumen kepolisian berjalan efektif, transparan, serta mampu memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
Penulis: Wangkadon Dwitya
Editor. : Red. Minakonews.com