“Perbandingan biaya bulanan keluarga kelas menengah atas dan bawah:
– BPJS (biru untuk atas, hijau untuk bawah) tetap paling hemat,
– Asuransi Swasta (ungu untuk atas, merah untuk bawah) jauh lebih mahal dengan rentang biaya berbeda,
– Skema Hibrid (oranye untuk atas, kuning untuk bawah) berada di tengah sebagai kompromi dengan cakupan lebih luas.”
(Infografik: DRJ/AI).
Jakarta (DKI Jakarta). MINAKONEWS.COM – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan difokuskan melayani masyarakat miskin, sementara kelompok kaya diarahkan menggunakan asuransi swasta. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada 13 November 2025.
Menkes menegaskan bahwa BPJS sebaiknya diprioritaskan bagi masyarakat menengah ke bawah agar subsidi tepat sasaran. Sementara itu, masyarakat mampu, khususnya pengguna layanan kelas rawat inap 1 ke atas, diharapkan beralih ke asuransi swasta.
Usulan ini muncul karena BPJS Kesehatan kerap mencatat defisit keuangan. Data Kemenkes menunjukkan hanya tahun 2016, 2019, 2020, 2021, dan 2022 yang mencatatkan kondisi positif, sementara tahun-tahun lain mengalami defisit. Kebijakan ini juga sejalan dengan rencana penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang bertujuan menyederhanakan kelas rawat inap agar lebih efisien dan berkeadilan.
Dampak kebijakan ini bagi masyarakat kelas menengah cukup signifikan. Premi swasta lebih tinggi dibanding iuran BPJS sehingga menambah beban pengeluaran rutin. Selain itu, kelas menengah berisiko menghadapi “double burden” karena tetap wajib membayar iuran BPJS sekaligus premi swasta. Meski asuransi swasta menawarkan fasilitas lebih eksklusif, tidak semua kelas menengah mampu membayar.
Bagi sistem kesehatan nasional, kebijakan ini dapat membuat BPJS lebih berkelanjutan dan subsidi lebih tepat sasaran. Namun, pasar asuransi swasta berpotensi tumbuh pesat sehingga perlu regulasi agar premi tidak melonjak. Di sisi lain, kelas menengah sebagai penopang ekonomi bisa merasa terbebani, menimbulkan ketidakpuasan sosial.
Simulasi ilustratif menunjukkan perbedaan biaya bulanan keluarga kelas menengah atas dan bawah. Untuk menengah atas, BPJS Kelas 1 Rp600.000 per bulan, asuransi swasta Rp2.000.000–Rp4.000.000, dan skema hibrid Rp1.800.000. Sementara menengah bawah, BPJS Kelas 2 Rp400.000, asuransi swasta basic Rp1.000.000–Rp2.000.000, dan hibrid Rp1.400.000.
Usulan Menkes ini masih berupa gagasan dalam rapat dengan DPR, belum menjadi kebijakan resmi. Namun, jika diterapkan, kebijakan ini berpotensi mengubah peta jaminan kesehatan nasional dengan konsekuensi besar bagi masyarakat kelas menengah dan menengah bawah.
Penulis: DRJ
Editor. : Red. Minakonews.com