Peresmian Huntara Kayu Pasak di Palembayan, simbol awal pemulihan kehidupan warga terdampak bencana Sumbar.(Foto Dok. BNPB).
Agam (Sumbar). MINAKONEWS –
Pemerintah pusat resmi memulai pemulihan kehidupan warga terdampak bencana di Sumatera Barat dengan meresmikan hunian sementara (huntara) secara serentak di empat kabupaten, Sabtu (24/1/2026). Peresmian ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Peresmian dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto. Lokasi utama kegiatan dipusatkan di Huntara Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, sementara tiga kabupaten lainnya—Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, dan Pesisir Selatan—mengikuti secara daring dari lokasi masing-masing.
Sebanyak 273 unit huntara diresmikan dalam kegiatan ini, sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana. Peresmian ditandai dengan penyerahan kunci secara simbolis kepada perwakilan penerima manfaat, serta pemotongan pita sebagai tanda dimulainya pemanfaatan huntara. Selain itu, turut diserahkan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga yang memilih tinggal sementara bersama keluarga atau kerabat.
Kepala BNPB menegaskan bahwa pembangunan huntara merupakan prioritas utama dalam masa transisi dari darurat ke pemulihan. Dari total 4.742 rumah rusak berat di Sumatera Barat, pemerintah menargetkan pemenuhan hunian sementara secara bertahap, disertai percepatan penyaluran DTH. Hingga saat ini, 2.279 kepala keluarga telah diusulkan sebagai penerima DTH, dengan 1.867 rekening telah disiapkan dan 1.393 di antaranya sudah tersalurkan.
Menko PMK menekankan bahwa penanganan pascabencana dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sementara itu, Mendagri menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan akurasi data serta percepatan realisasi program pemulihan.
BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait akan terus melakukan pendampingan dan pemantauan agar pembangunan huntara dan penyaluran DTH berjalan tepat sasaran. Pemerintah berharap langkah ini dapat memberikan kepastian dan rasa aman bagi masyarakat terdampak, sekaligus menjadi fondasi kebangkitan kehidupan pascabencana di Sumatera Barat.
Penulis: Dur Mandala
Editor. : Red./ Minakonews