Menko PMK, Kepala BNPB, dan Gubernur Sumbar duduk satu meja bahas pemulihan pascabencana, pastikan sinergi pusat-daerah berjalan konkret.(Foto Dok. Humas).
Agam (Sumbar). MINAKONEWS –
Setelah bencana besar meluluhlantakkan belasan kabupaten di Sumatera Barat, pemerintah pusat akhirnya memulai fase pemulihan dengan meresmikan hunian sementara (huntara) pertama di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sabtu (24/1/2026). Peresmian ini menjadi penanda bahwa negara mulai membangun kembali kehidupan warganya—bukan hanya rumah, tapi juga harapan.
Peresmian dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah. Acara ini juga diikuti secara daring oleh pemerintah daerah terdampak lainnya, yakni Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Sebelum peresmian, Menko PMK bersama rombongan menghadiri pertemuan paparan progres penanganan bencana di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam. Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, Bupati Agam Benny Warlis, Wakil Kepala BPS RI Dr. Soni Hari Budi Utomo Harmadi, Deputi Kemenko PMK, unsur TNI dan Polri, serta para kepala daerah dan Forkopimda se-Sumbar.
Dalam paparannya, Menko PMK menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di tiga provinsi. Satgas ini bertugas mengoordinasikan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi pemulihan pascabencana.
“Presiden mengarahkan agar pemulihan tidak sekadar membangun kembali, tetapi membangun dengan lebih baik dan lebih aman. Karena itu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus berbasis data yang akurat, termasuk data geospasial dan by name by address, agar pembangunan tidak kembali dilakukan di kawasan rawan bencana,” ujar Pratikno.
Ia juga menjelaskan bahwa pendataan kerusakan dan kebutuhan pemulihan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pendampingan BNPB, diverifikasi oleh BPS, serta didukung oleh BRIN dan BIG.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menambahkan bahwa penanganan darurat di Sumbar terus berjalan. Sejumlah jembatan darurat seperti Bailey dan Aramco hampir rampung, dan ratusan alat berat dari pemerintah pusat telah dikerahkan untuk mendukung proses pemulihan. Distribusi logistik kini dilakukan melalui jalur darat setelah posko Bandara Internasional Minangkabau ditutup, dan layanan dasar seperti listrik, komunikasi, air bersih, kesehatan, serta pasokan BBM dan LPG hampir sepenuhnya pulih.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa total estimasi kerusakan dan kerugian akibat bencana di Sumbar mencapai sekitar Rp33 triliun, berdampak pada 15 kabupaten dan kota. Wilayah dengan tingkat kerusakan tertinggi meliputi Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Padang Pariaman.
“Total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp21,4 triliun. Anggaran tersebut mencakup sektor infrastruktur, permukiman, sosial dan pendidikan, ekonomi pertanian dan perkebunan, serta lintas sektor untuk pengurangan risiko bencana,” ungkap Mahyeldi.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan sabo dam dan cek dam di wilayah Agam dan Tanah Datar sebagai langkah mitigasi untuk mengantisipasi ancaman banjir dan lahar dingin. Mahyeldi berharap pendanaan dapat sepenuhnya bersumber dari APBN serta meminta percepatan penyaluran Dana Transfer ke Daerah agar perbaikan infrastruktur dapat segera dilakukan.
Dengan dimulainya pembangunan hunian sementara ini, pemerintah tak sekadar membangun dinding dan atap, tetapi juga menegakkan kembali martabat dan harapan warga yang sempat runtuh bersama bencana. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar Sumatera Barat bangkit bukan hanya untuk pulih, tapi untuk tumbuh lebih kuat dan lebih siap menghadapi masa depan.
Penulis: Dur Mandala
Editor. : Red. Minakonews