Warga terendam lumpur, pejabat tenggelam dalam rapat (Ilustrasi: AI).
Padang (Sumbar). MINAKONEWS.COM – Sejumlah warga menilai Pemerintah Kota Padang lamban dalam menangani krisis pasca banjir bandang yang melanda akhir November 2025. Kritik muncul karena akses jalan dan fasilitas publik masih tertutup lumpur beberapa hari setelah bencana, sementara distribusi bantuan dianggap belum merata.
Meski demikian, Pemko Padang menyebut keterlambatan lebih disebabkan oleh skala kerusakan yang luas. Data resmi mencatat kerugian infrastruktur mencapai Rp264 miliar, termasuk tujuh jembatan rusak berat, satu rusak ringan, serta jalan sepanjang 1.884 meter.
Pemerintah telah mengerahkan Damkar, aparat kecamatan dan kelurahan, serta relawan Pramuka untuk membersihkan material lumpur. Status tanggap darurat diperpanjang hingga 15 Desember 2025 guna pemulihan fasilitas publik, normalisasi sekolah, dan relokasi pengungsi. Dari 17.220 warga yang sempat mengungsi, kini tersisa 262 orang di posko.
Penulis: Halimah Tusa’diah
Editor. : Red. Minakonews.com