Rapat lintas kementerian bahas pendekatan humanis dan tata kelola inklusif untuk percepatan pembangunan Papua, dengan pelibatan masyarakat adat dan penguatan kebijakan berbasis bukti (Ilustrasi: DRJ/AI).
Jakarta Pusat (DKI Jakarta). MINAKONEWS.COM – Pemerintah mendorong penguatan tata kelola dan pendekatan pembangunan yang multidimensi, humanis, serta berbasis hak asasi manusia (HAM) dalam upaya percepatan pembangunan dan implementasi otonomi khusus di wilayah Papua.
Komitmen ini disampaikan dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga yang digelar pada 28 Oktober 2025 di Jakarta.
Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus dan dihadiri oleh perwakilan BRIN, Kantor Staf Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Pertahanan, BIN, serta TNI.
Forum membahas tantangan strategis yang masih dihadapi Papua, seperti ketimpangan sosial-ekonomi, konflik bersenjata, internasionalisasi isu Papua, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Meskipun telah dijalankan kebijakan Otonomi Khusus, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, pelaksanaannya masih terkendala oleh eskalasi konflik dan lemahnya konsolidasi sosial-politik lokal.
Sebagai langkah strategis, BRIN telah menyusun kajian selama dua tahun melalui Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH), menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang mengintegrasikan aspek pembangunan, keamanan, sosial-politik, dan penguatan hak masyarakat adat.
Kajian tersebut mengidentifikasi isu kunci seperti keberagaman etnis, ketimpangan akses ekonomi, dan tata kelola dana Otsus yang belum optimal. Empat rekomendasi utama yang diajukan meliputi:
– Pemetaan wilayah adat
– Penguatan regulasi pengakuan masyarakat adat
– Pelibatan masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan
– Penguatan riset berbasis bukti untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran
Forum sepakat bahwa pendekatan pembangunan dan keamanan di Papua harus bersifat inklusif dan berbasis HAM, dengan melibatkan tokoh adat, agama, perempuan, dan pemuda. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan mengintegrasikan pendekatan hard power (keamanan) dan soft power (dialog dan rekonsiliasi) untuk membangun kepercayaan masyarakat serta memperkuat kehadiran negara secara konstruktif.
Asisten Deputi menyampaikan apresiasi kepada BRIN atas kajian strategis yang komprehensif.
Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mengoordinasikan langkah afirmatif, penanganan konflik, dan pembangunan berkelanjutan di Papua. Sebagai tindak lanjut, akan diperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi dana Otsus yang transparan dan berbasis kinerja, serta sinergi keamanan yang adaptif terhadap konteks lokal.
Penulis: DRJ
Editor. : Red. Minakonews.com