Dinas PUPR Sijunjung paparkan rencana infrastruktur berbasis partisipatif untuk pembangunan 2026.(Foto Dok. PUPR).
Sijunjung (Sumbar). MINAKONEWS.
Pemerintah Kabupaten Sijunjung menegaskan pola partisipatif sebagai roh pembangunan daerah tahun 2026. Hal ini ditegaskan dalam forum sinkronisasi pembangunan yang digelar Bappeda bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Forum tersebut berlangsung pada Rabu, 7 Januari 2026 dan Kamis, 8 Januari 2026, dengan agenda utama integrasi aspirasi masyarakat ke dalam program prioritas daerah. Dinas PUPR memaparkan rencana infrastruktur berbasis partisipatif, mulai dari pembangunan jalan lingkungan, irigasi, hingga fasilitas umum, dengan melibatkan langsung masyarakat nagari sebagai pelaksana sekaligus pengawas.
Data BPS mencatat Kabupaten Sijunjung memiliki lebih dari 240 ribu jiwa penduduk dengan 61 nagari di 8 kecamatan. APBD 2026 disepakati sebesar Rp 1,35 triliun, dengan alokasi belanja infrastruktur mencapai 25–30 persen dari total anggaran. Pendekatan partisipatif diharapkan mampu memastikan pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kabupaten Sijunjung juga tercatat sebagai salah satu daerah tercepat di Sumbar dalam menyelesaikan pengesahan APBD 2026, berkat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD setempat. Bappeda menekankan bahwa pola partisipatif bukan sekadar metode, melainkan strategi utama untuk memastikan pembangunan yang berorientasi pada rakyat.
Penulis : d®amlis
Editor. : Red. Minakonews.com