Mensesneg Prasetyo Hadi dan Menko Airlangga Hartarto Pimpin Kick Off Satgas P2SP di Kemenko Perekonomian.(Foto Dok. Setpres).
Jakarta (DKI Jakarta). MINAKONEWS.COM – Pemerintah serius wujudkan janji Presiden Prabowo Subianto soal kesejahteraan rakyat melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hadir penuh semangat dalam Rapat Kick Off Satgas P2SP di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, baru-baru ini, bersama Menko Airlangga Hartarto yang memimpin konferensi pers usai rapat, tekankan komitmen percepatan program prioritas untuk dorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,5% tahun depan.
Satgas P2SP lahir dari arahan langsung Presiden Prabowo dalam rapat terbatas September 2025, guna hilangkan hambatan birokrasi dan pastikan program strategis jalan mulus, tepat sasaran, serta beri manfaat nyata buat masyarakat luas. Rapat ini jadi start resminya, dihadiri pejabat tinggi lintas kementerian, dengan fokus utama sinkronisasi kebijakan nasional di tengah tantangan global seperti inflasi dan gejolak pasok.
Menko Airlangga Hartarto jelaskan struktur Satgas terbagi tiga kelompok kerja (Pokja). Pokja I tanggung jawab percepat realisasi anggaran program strategis, Pokja II urus implementasi lapangan termasuk debottlenecking kendala operasional, sementara Pokja III kejar penyelesaian regulasi pendukung plus penguatan penegakan hukum agar tak ada lagi hambatan nontarif yang bikin program mandek.
Program andalan yang jadi target Satgas meliputi Paket Ekonomi 8+4+5, Stimulus Ekonomi 2025 dengan diskon Nataru dan insentif fiskal lanjutan, plus inisiatif debottlenecking untuk isu komoditas pangan, energi, dan UMKM. “Ini momentum emas buat kita kebut target Prabowo, agar rakyat rasain langsung manfaatnya,” tegas Airlangga dalam keterangan pers, sambil sebut anggaran Rp 500 triliun dari APBN 2026 bakal dialokasikan efisien.
Data dan fakta perkuat urgensi Satgas ini: Indonesia butuh dorong ekspor 15% dan kurangi birokrasi 30% untuk saingi negara ASEAN lain. Biro Humas Kemensetneg catat koordinasi libatkan 34 kementerian/lembaga, dengan laporan progres bulanan langsung ke Presiden. Kemenko Perekonomian tambah, target investasi asing capai Rp 200 triliun lewat program ini, sejalan visi swasembada pangan dan stabilitas pasca-pandemi.
Warga Jakarta ramai sambut baik inisiatif ini. “Akhirnya ada satgas khusus, semoga harga beras dan bensin stabil, kerjaan lebih gampang buat pedagang kecil,” ujar Rina, ibu rumah tangga di Tebet, saat diwawancara MINAKONEWS.COM. “Debotlenecking ini krusial, biar UMKM nggak kena jebakan regulasi ribet,” tambah Toni, pengusaha di Pasar Minggu, yang harap program Nataru bikin belanja akhir tahun lebih terjangkau.
Klarifikasi resmi dari Biro Humas Kemensetneg tekankan peran Mensesneg sebagai koordinator utama sinkronisasi arahan presiden, pastikan transparansi penuh. Kemenko Perekonomian konfirmasi Pokja akan evaluasi awal akhir 2025, dengan mekanisme pengawasan ketat untuk hindari korupsi atau penyimpangan.
Analisis menunjukkan Satgas P2SP berpotensi jadi game changer ekonomi Prabowo, kurangi konflik sektoral yang sering hambat program serupa dulu. Tantangan utama koordinasi antarlembaga, tapi kalau sukses, bisa tingkatkan daya saing Indonesia dan tekan pengangguran hingga 4% dalam dua tahun. Ini langkah konkret wujudkan Indonesia Emas 2045, di mana rakyat jadi prioritas utama.
Satgas P2SP siap gaspol percepat transformasi, bawa Indonesia maju lebih kencang demi kesejahteraan semua.
Penulis: DRJ
Editor. : Red. Minakonews.com