Presiden instruksikan Menkeu Purbaya cari solusi utang Whoosh Rp116T tanpa bebankan APBN (Potret Digital: Menkeu).
Jakarta (DKI Jakarta), MINAKONEWS.COM – gPresiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk ikut menyelesaikan persoalan utang jumbo proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Instruksi ini disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Negara, menyusul kekhawatiran publik atas beban keuangan proyek yang belum tuntas.
Utang proyek Whoosh tercatat mencapai sekitar Rp116 triliun, sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB). Pemerintah tengah mencari skema penyelesaian yang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk opsi perpanjangan tenor pinjaman dan pelibatan entitas khusus seperti PT Danantara.
Presiden Prabowo secara eksplisit meminta keterlibatan Kementerian Keuangan karena menilai penyelesaian utang Whoosh tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada entitas bisnis. Ia menekankan bahwa proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menyangkut kredibilitas negara di mata mitra internasional. “Selesaikan tanpa gaduh fiskal, tapi jangan biarkan utang ini menggantung,” tegas Presiden dalam rapat terbatas.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya secara terbuka menyatakan keberatan jika APBN digunakan untuk menutup kewajiban proyek tersebut. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran berada di tangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan PT Danantara, bukan langsung di bawah Kementerian Keuangan. “Dividen BUMN sudah dialihkan ke Danantara. Jadi, bukan APBN yang menanggung,” ujarnya dalam pernyataan pers.
Namun dalam rapat terbatas yang juga dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan CEO Danantara Rosan Roeslani, Presiden meminta agar seluruh pihak terkait duduk bersama mencari solusi yang adil dan tidak menimbulkan kegaduhan fiskal. Pemerintah menekankan pentingnya menjaga kredibilitas proyek strategis nasional tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian fiskal.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Lestari Widodo, menilai bahwa langkah Presiden menunjukkan pendekatan pragmatis. “Presiden ingin masalah ini selesai tanpa membebani rakyat, tapi juga tanpa membiarkan utang menumpuk tanpa arah,” ujarnya.
Hingga kini, belum ada keputusan final terkait skema pembayaran utang Whoosh. Pemerintah masih menunggu hasil kajian teknis dan negosiasi lanjutan dengan pihak pemberi pinjaman. Sementara itu, operasional kereta cepat tetap berjalan dengan okupansi penumpang yang terus meningkat sejak peluncuran komersialnya.
Penulis: DRJ
Editor. : Red. Minakonews.com