Indeks

Presiden Prabowo Kritik Tempo, Soroti Independensi Media & Kepentingan Asing

Presiden Prabowo vs Tempo: Ketegangan antara kekuasaan dan kebebasan pers mencuat, kutipan Pemred Tempo tegaskan peran media sebagai pengontrol pemerintah (Infografis: Minakonews/AI).

Jakarta. MINAKONEWS.COM —
Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap media Tempo dalam forum bersama para guru besar dan rektor di Istana Negara. Ia menuding Tempo tidak pernah memberitakan keberhasilan pemerintah dan bahkan membawa kepentingan asing dalam pemberitaannya.

“Tempo tidak pernah memberitakan keberhasilan kita. Mereka bawa agenda asing,” ujar Prabowo di hadapan lebih dari seribu akademisi.

Pernyataan tersebut langsung memicu respons dari kalangan pers. Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra, menanggapi tudingan itu dengan tegas. Ia menyatakan, Tempo tetap menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai amanat Undang-Undang Pers dan tidak tunduk pada tekanan politik.

“Media bukan corong kekuasaan. Pers hadir untuk mengontrol pemerintah atas nama publik,” tegas Setri.

Tempo juga membantah keras tudingan membawa kepentingan asing, menyebutnya sebagai tuduhan serius yang tidak berdasar. Mereka menegaskan bahwa seluruh pendanaan dan operasional redaksi bersumber dari kegiatan usaha yang sah dan transparan.

Konteks dan Dampaknya

Tudingan terhadap media sebagai “antek asing” bukan hal baru dalam lanskap politik Indonesia. Namun, ketika disampaikan oleh Presiden, istilah ini membawa bobot politik yang besar. Beberapa pengamat menilai bahwa:

– Tuduhan seperti ini berpotensi menggerus independensi pers jika tidak disertai bukti yang jelas.
– Di sisi lain, pemerintah memang berhak menyampaikan kritik terhadap media, selama tetap dalam koridor demokrasi.

Ketegangan ini menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab pemberitaan. Dalam negara demokratis, kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari dinamika sehat, bukan bentuk permusuhan.

Apa yang Dipertaruhkan?

– Kesehatan demokrasi: Apakah kritik terhadap media akan dibalas dengan stigmatisasi?
– Kepercayaan publik: Apakah masyarakat akan tetap percaya pada media yang kritis?
– Narasi kebangsaan: Apakah kritik dianggap sebagai bentuk pengkhianatan atau kontribusi?

Isu ini menjadi pengingat bahwa dalam demokrasi, pers yang bebas dan bertanggung jawab adalah fondasi penting, bukan musuh negara.

Penulis: Dinno Veoline
Editor. : Redaksi Minakonews