PUPR Sijunjung dan BPK RI tinjau proyek strategis, pastikan kualitas infrastruktur sesuai kontrak dan spesifikasi (Dok. PUPR).
Sijunjung (Sumbar). MINAKONEWS.COM — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sijunjung bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melaksanakan peninjauan lapangan terhadap sejumlah paket strategis pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sijunjung, baru-baru ini.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan terpadu untuk memastikan pelaksanaan proyek sesuai dengan spesifikasi teknis, ketentuan kontrak, dan standar kualitas yang telah ditetapkan.
Peninjauan dilakukan di beberapa titik pekerjaan strategis yang masuk dalam prioritas pembangunan daerah tahun anggaran 2025. Tim gabungan dari PUPR dan BPK RI meninjau langsung kondisi fisik proyek, mencocokkan dokumen teknis, serta berdialog dengan pelaksana lapangan terkait progres dan kendala yang dihadapi.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan proyek infrastruktur.
“Peninjauan bersama BPK RI ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami ingin pembangunan berjalan sesuai rencana, tepat mutu, dan tepat waktu,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan BPK RI menyampaikan bahwa pengawasan lapangan merupakan bagian dari proses audit kinerja dan kepatuhan yang rutin dilakukan terhadap proyek-proyek strategis daerah. Tujuannya adalah memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak hanya sesuai administrasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Paket strategis yang ditinjau meliputi pembangunan jalan penghubung antar kecamatan, peningkatan kualitas drainase, serta rehabilitasi fasilitas umum di wilayah prioritas. Beberapa proyek telah mencapai progres di atas 70%, sementara sisanya ditargetkan rampung sebelum akhir tahun anggaran.
Kegiatan ini juga menjadi momentum evaluasi teknis dan administratif, sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas dalam mewujudkan pembangunan yang berintegritas dan berkelanjutan.
Penulis: d®amlis
Editor. : Red. Minakonews.com