Ribuan kades turun ke jalan: desak Menkeu Purbaya mundur, Dana Desa dikembalikan ke hakikatnya (Potret Digital: WD).
Jakarta. MINAKONEWS.COM – Ribuan kepala desa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Apdesi) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025). Mereka menuntut pemerintah segera mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang dinilai merugikan desa dalam pengelolaan Dana Desa, sekaligus mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mundur dari jabatannya.
Pokok Tuntutan
– Cabut PMK 81/2025: Aturan ini dianggap mengurangi fleksibilitas penggunaan Dana Desa dan memperketat kontrol administratif.
– Minta Menkeu Purbaya mundur: Kebijakan yang ditandatangani pada 19 November 2025 dinilai tidak berpihak pada desa dan menghambat pembangunan.
– Otonomi desa: Apdesi menegaskan Dana Desa harus menjadi instrumen pemberdayaan, bukan alat kontrol pusat.
Suasana Aksi
Aksi berlangsung tertib dengan orasi bergantian dari para kepala desa. Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan penolakan terhadap PMK 81/2025. Massa juga menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar soal anggaran, melainkan soal martabat desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional.
Pernyataan Apdesi
Ketua Umum DPP Apdesi menyatakan bahwa PMK 81/2025 adalah bentuk sentralisasi kebijakan yang menghambat kreativitas desa. “Kami menolak aturan ini karena tidak sesuai dengan semangat otonomi desa. Jika tidak dicabut, kami akan terus melakukan aksi hingga pemerintah mendengar suara desa,” tegasnya.
Dampak dan Konteks
– PMK 81/2025 merupakan revisi atas PMK 108/2024 tentang pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
– Aturan baru ini dinilai mengubah skema penyaluran secara signifikan, termasuk pengurangan fleksibilitas dan peningkatan kontrol administratif.
– Aksi ini mencerminkan ketegangan antara pemerintah pusat dan desa dalam hal alokasi anggaran dan otonomi pembangunan.
Penutup
Demo ini bukan sekadar protes anggaran, tetapi simbol perlawanan terhadap kebijakan fiskal yang dianggap menghambat kemajuan desa. Desakan agar Menkeu Purbaya mundur menunjukkan eskalasi ketidakpuasan serius dari para kepala desa terhadap arah kebijakan pemerintah pusat.
Penulis: Wangkadon Dwitya
Editor. : Red. Minakonews.com