Foto arsip Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta. Foto digunakan untuk mengilustrasikan pemberitaan terkait dinamika politik yang berkembang mengenai posisi Wakil Presiden.(Foto Dok. Setpres)
Jakarta, MINAKONEWS.COM – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyatakan bahwa pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden berlangsung selama lebih dari dua jam dan membahas dinamika politik serta perkembangan hukum yang menjadi sorotan publik.
Menurut Prasetyo Hadi, niat pengunduran diri itu disampaikan secara langsung oleh Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai respons atas polemik yang berkembang terkait dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonan pada Pemilu 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan Wakil Presiden juga membahas berbagai langkah yang dapat ditempuh untuk menyikapi perkembangan situasi, termasuk proses hukum yang sedang berjalan.
Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka dikabarkan meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dipersoalkan melalui jalur hukum dan menyatakan menghormati berbagai kritik maupun aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Polemik tersebut mengemuka setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan saat pendaftaran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Perkembangan itu memicu perdebatan politik dan hukum di tingkat nasional.
Di DPR RI, sejumlah anggota parlemen juga telah menggulirkan wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat guna menindaklanjuti dinamika yang berkembang terkait jabatan Wakil Presiden.
Meski niat pengunduran diri telah disampaikan kepada Presiden, hingga Selasa malam belum ada pengumuman resmi mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka maupun dimulainya proses konstitusional pemberhentian Wakil Presiden.
Pakar hukum tata negara menilai apabila Wakil Presiden benar-benar berhenti dari jabatannya, mekanisme pengisian jabatan akan mengikuti ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, di mana MPR akan memilih Wakil Presiden dari dua nama yang diajukan Presiden.
Pemerintah menegaskan roda pemerintahan tetap berjalan normal dan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu oleh dinamika politik yang berkembang.
Penulis : Tim
Editor : Red Minakonews.com