Tanah Datar (Sumbar), MINAKONEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar rapat paripurna dalam agenda persetujuan bersama DPRD Tanah Datar dan Bupati Tanah Datar tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), APBD Tahun Anggaran 2027 menjadi Peraturan Daerah (Perda) di ruang sidang DPRD setempat, Senin (16/11).
Sidang dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra didampingi 2 orang Wakil Ketua, Sekretaris Dewan dihadiri Forkopimda, Sekda, staf ahli Bupati, para Asisten, kepala OPD, Wali Nagari dan undangan lainnya.

Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan terima kasih atas persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 yang baru saja kita setujui bersama merupakan hasil dari proses pembahasan yang mengacu kepada :
Peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2026 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah tahun 2027. Berikutnya Peraturan Menteri keuangan nomor 2 tahun 2026 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 110 tahun 2023 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian dana alokasi umum yang ditentukan pengunaannya.

Terakhir surat kementerian keuangan nomor S-95/PK/2026 tanggal 29 September 2026 tentang penyampaian rancangan alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2027 serta pedoman KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati pada tanggal 5 Agustus 2026.
Rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2027 ini memuat pemenuhan anggaran pendapatan angaran belanja dan anggaran pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan kewenangannya pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya :
Untuk pemenuhan belanja wajib (Mandatory Spinding) untuk fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan belanja infrastruktur pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan minimal, serta dukungan prioritas pembangunan Nasional meliputi penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim.

Pengendalian inflasi ketahanan pangan. Program makan bergizi gratis dan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pengunaan hasil penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan pengunaan nya (Earmarking) dan isu strategis lainnya.
Seluruh alokasi anggaran tersebut disinergikan dengan pencapaian target RPJMD dan prioritas pembangunan nasional.(MSR).
Penulis : MSR
Editor : Red minakonews


