Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyerahkan dokumen KUA‑PPAS Tahun Anggaran 2027 kepada Ketua DPRD Sumbar Supardi dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar.(Foto Dok. Humas).
Padang (Sumbar). MINAKONEWS –
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Sumbar dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (6/7/2026). Dokumen tersebut menjadi pedoman arah kebijakan fiskal daerah yang difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi, penguatan inklusi sosial, dan ketahanan pangan.
Mahyeldi menjelaskan bahwa penyusunan KUA‑PPAS 2027 mempertimbangkan dinamika ekonomi yang masih menghadapi tantangan. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Sumbar tercatat sebesar 3,37 persen, menurun dibandingkan 4,36 persen pada tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh tekanan ekonomi global dan nasional serta dampak bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang mengganggu aktivitas produksi dan distribusi.
Meski demikian, indikator sosial menunjukkan perbaikan signifikan. Tingkat kemiskinan turun dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen, Gini Rasio membaik menjadi 0,280, pengangguran terbuka menurun menjadi 5,52 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,27, di atas rata‑rata nasional.
Mahyeldi menilai capaian tersebut menunjukkan efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dijalankan pemerintah daerah.
Tema pembangunan Sumbar tahun 2027 ditetapkan “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan.” Fokusnya adalah mempercepat transformasi ekonomi berbasis nagari dan UMKM, memperluas akses layanan dasar, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai penopang utama ekonomi daerah.
Mahyeldi menegaskan bahwa seluruh kebijakan anggaran disusun dengan prinsip money follows program, sehingga belanja daerah diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat dan mendukung mitigasi serta pemulihan pascabencana.
“Alokasi anggaran tahun 2027 disusun berdasarkan prinsip money follows program, dengan prioritas pada program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat ketahanan daerah terhadap risiko bencana,” ujarnya.
Dalam rancangan KUA‑PPAS 2027, Pemprov Sumbar menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi perpajakan, penguatan BUMD, dan optimalisasi aset daerah. Belanja daerah difokuskan pada pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, pengembangan pariwisata, serta percepatan ekonomi kreatif berbasis UMKM.
Selain itu, pemerintah daerah akan mendorong hilirisasi sektor unggulan, peningkatan kualitas SDM, penguatan konektivitas wilayah, percepatan investasi, pengendalian inflasi, dan pengembangan ekonomi hijau untuk menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Secara fiskal, rancangan KUA‑PPAS 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp5,77 triliun dan belanja daerah sebesar Rp5,71 triliun, dengan defisit sekitar Rp66 miliar setelah memperhitungkan pembiayaan daerah.
Menutup penyampaiannya, Mahyeldi berharap pembahasan bersama DPRD menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap pembahasan ini menghasilkan kesepakatan yang akomodatif terhadap aspirasi masyarakat, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan benar‑benar memberi manfaat bagi masyarakat Sumatera Barat,” tutupnya.
Penulis: Dinno Veoline
Editor. : Red. Minakonews.com