Muhidi (Dok : PKS)
Padang (Sumbar), MINAKONEWS.COM – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, memimpin Rapat Paripurna DPRD Rabu (11/8-2025) dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Ranperda penting : Perubahan APBD Tahun 2025 dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Jamkrida Sumbar.
Dalam pembukaan rapat, Muhidi menegaskan pentingnya penyusunan APBD Perubahan secara cermat dan adaptif, mengingat realisasi serapan anggaran semester pertama masih tergolong rendah. “Ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam perencanaan dan eksekusi program di OPD. Harus jadi perhatian bersama,” ujarnya.
Proyeksi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp6,04 triliun, sementara belanja daerah diperkirakan sebesar Rp6,16 triliun. Defisit sebesar Rp117,73 miliar akan ditutupi dengan SILPA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil audit BPK RI.
Muhidi juga menekankan bahwa kebijakan anggaran harus selaras dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 dan Asta Cita Presiden RI. Ia meminta fraksi-fraksi memberikan masukan yang konstruktif agar APBD-P 2025 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan efisiensi fiskal.
Terkait penyertaan modal kepada PT Jamkrida Sumbar, Muhidi berharap langkah tersebut diiringi dengan komitmen manajerial, transparansi tata kelola, dan keberanian melakukan perubahan agar bisa berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum, pemerintah daerah dijadwalkan memberikan jawaban resmi Rabu 13 Agustus 2025. Sebelum menutup rapat, Muhidi menyampaikan permohonan maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan sidang.
Rapat paripurna ini bukan hanya soal angka dan regulasi, tapi tentang bagaimana Sumatera Barat merancang masa depan fiskalnya dengan keberanian dan ketelitian. Di tengah tantangan ekonomi, transparansi dan akurasi menjadi kunci.(FA).
Penulis. : FA
Editor. : Red minakonews