Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Kepala BPKP Sumbar Arif Ardiyanto menandatangani komitmen bersama pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi di Balai Kota Padang, Senin, 27 Oktober 2025 (Foto: Diskominfo).
Padang (Sumatera Barat). MINAKONEWS.COM — Pemerintah Kota Padang (Pemko Padang) menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui penandatanganan komitmen bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
Kegiatan penandatanganan berlangsung di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang, Senin (27/10/2025), dan menjadi bagian dari penguatan sistem pengawasan internal serta akuntabilitas di seluruh perangkat daerah.
Penandatanganan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Padang Fadly Amran, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar Arif Ardiyanto, Asisten III Setdako Padang Corri Saidan, Inspektur Kota Padang, serta seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemko Padang.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan bahwa sinergi strategis dengan BPKP Sumbar merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas daerah. Ia menekankan bahwa integritas aparatur menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan.
Menurut Fadly, “Situasi saat ini menuntut kita untuk memperkuat langkah-langkah pengawasan agar target-target pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah pusat dapat tercapai.”
Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Arif Ardiyanto, menjelaskan bahwa BPKP telah melakukan pemetaan efektivitas tata kelola pemerintahan di kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Dari hasil evaluasi, Kota Padang, Kota Solok, dan Sawahlunto dinilai cukup mampu dan siap menjadi model penerapan sistem pengendalian korupsi terintegrasi.
Arif menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan publik berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik.
Salah satu peserta kegiatan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, menyambut baik langkah ini. Ia menyebutkan bahwa pendampingan dari BPKP akan membantu OPD dalam memperkuat budaya kerja yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
Melalui komitmen ini, Pemko Padang berharap seluruh OPD semakin memperkuat budaya kerja yang berintegritas, adaptif, dan profesional demi terwujudnya pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
Penulis: d®amlis
Editor. : Red. Minakonews.com