Wagub Sumbar Vasko Ruseimy bersama bupati/wali kota se-Sumbar dan Forkopimda usai Rakor Pemberantasan Narkoba di Istana Gubernur.(Foto Dok. Humas).
Padang (Sumbar) http://MINAKONEWS .COM — Posisi Sumatera Barat dalam peredaran narkoba telah berubah. Kalau dulu daerah ini hanya menjadi tempat lewat, kini Sumbar mulai dijadikan lokasi pembuatan barang haram tersebut. Peringatan itu disampaikan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy saat memimpin pertemuan terbatas para kepala daerah di Ruang Rapat Zainal Bakar, Istana Gubernur, Kamis (19/11/2026).
Pertemuan yang membahas komitmen dan sinergi pemerintah daerah melawan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba itu ditutup dengan kesepakatan bersama. Seluruh bupati dan wali kota menandatangani komitmen agar perang melawan narkoba tidak lagi dibebankan hanya kepada BNN dan polisi.
“Kondisi Sumbar sekarang bukan lagi sekadar daerah lintasan atau perantara, tapi sudah mengarah menjadi daerah produksi. Ini masalah berat yang harus kita perhatikan bersama,” tegas Vasko.
Ia meminta pertemuan itu tidak selesai hanya di paparan dan diskusi. “Kami ingin ada komitmen dan tindakan nyata dari tiap kabupaten dan kota. Jangan sampai kita baru bergerak sesudah persoalan ini makin meluas,” katanya.
85.666 Anak Muda Terpapar, 206 Kawasan Rawan
Kepala BNNP Sumbar, Toton Rasyid, memaparkan angka yang melatarbelakangi kekhawatiran itu. Mengacu proyeksi Survei Prevalensi Nasional Tahun 2025, warga Sumbar berumur 15-24 tahun yang terpapar narkoba ditaksir mencapai 85.666 orang.
Hasil pemetaan BNNP mencatat 206 kawasan rawan narkoba di Sumbar, sembilan di antaranya tergolong bahaya.
Gambaran tersebut sejalan dengan Indonesia Drug Report 2026 yang disampaikan BNNP pada FGD Forkopimda 23 Oktober 2026 lalu: 206 dari 1.035 desa, kelurahan, dan nagari di Sumbar masuk kelompok rawan bahaya dan waspada.
Selama 2025, BNN mengamankan 36 tersangka dengan barang bukti sabu 19,1 kilogram dan ganja 351,34 kilogram. Sampai 22 Oktober 2026, kembali diamankan 13 tersangka dengan sabu 11,8 kilogram dan ganja 211,21 kilogram.
BNNP juga menyoroti pola baru: penyalahgunaan cairan tertentu lewat vape, serta penyalahgunaan lem di kalangan remaja.
Layanan Masih Timpang: BNN Baru di 4 Daerah, Rehabilitasi Hampir Lumpuh
Toton menegaskan, ancaman yang membesar itu belum diimbangi layanan.
Saat ini layanan BNN baru tersedia di empat kabupaten/kota: Kabupaten Solok, Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, dan Kota Payakumbuh. BNNP sedang memproses pembentukan layanan di Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan Dharmasraya.
Fasilitas rehabilitasi lebih mengkhawatirkan. Dari 45 Institusi Penerima Wajib Lapor yang ditetapkan, hanya sekitar lima hingga enam institusi yang aktif memberikan pelayanan.
Karena itu BNNP meminta pemerintah kabupaten/kota menyediakan fasilitas rehabilitasi rawat inap melalui rumah sakit daerah masing-masing.
Tiga Langkah yang Disepakati
1. Pendidikan: Masuk Kurikulum dari PAUD sampai SMA
Pencegahan dimulai dari sekolah. Materi antinarkoba sudah diterapkan di SMK melalui kurikulum keminangkabauan, dan direncanakan diperluas ke PPKN, PJOK, dan Bimbingan Konseling untuk SMA dan SMK pada tahun ajaran 2027-2028.
Pemkab/pemko diminta memasukkan edukasi antinarkoba pada jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP sesuai kewenangannya.
Tanah Datar sudah lebih dulu bergerak dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2026 tentang Kurikulum Muatan Lokal, mencanangkan Nagari Baringin sebagai nagari bebas narkoba, dan mendorong setiap nagari punya peraturan nagari tentang narkoba.
2. Nagari dan Desa Bersinar Jadi Garda Terdepan
BNNP mengusulkan penguatan program Desa Bersinar melalui kolaborasi pemda dan kepolisian, dengan menghadirkan penggiat antinarkoba, penyuluh, dan agen pemulihan sampai ke lingkungan masyarakat.
Di kawasan rawan, BNNP mendorong pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda, melalui pembinaan keterampilan dan pengembangan peluang usaha agar punya aktivitas produktif.
Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menegaskan komitmen itu harus sampai ke nagari melalui penguatan kebijakan, pengawasan, edukasi, dan pendekatan kepada masyarakat.
3. Perluasan BNN Kabupaten dan Program Terpadu
Rakor juga membahas pembentukan BNN di tingkat kabupaten/kota. Tanah Datar menyatakan dukungan penuh. Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menyebut Bupati Tanah Datar sudah menyampaikan langsung usulan pembentukan BNN Kabupaten kepada BNN Pusat dan disambut positif.
Sebelumnya, pada FGD Forkopimda Oktober 2026, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, juga mengusulkan program terpadu Sumbar Tangguh Narkoba 2027-2029 yang berfokus pada pencegahan dan rehabilitasi, serta enam langkah mulai dari pemetaan berbasis data, pemutusan jaringan pengedar, hingga sistem pelaporan dan evaluasi.
Rakor 19 November itu turut dihadiri Irwasda Polda Sumbar Kombes Pol Bambang Purwanto, Kepala BNNP Sumbar Toton Rasyid, Kepala Balai Besar POM di Padang Irwan, kepala OPD Pemprov Sumbar, serta bupati dan wali kota se-Sumbar atau yang mewakili.
Melalui sinergi tersebut, Pemprov Sumbar berharap pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi berjalan lebih terpadu hingga ke kabupaten, kota, dan nagari.
Penulis : Dur Mandala Putra/Halimah Tusa’diah
Editor : Bu: Res. http://Minakonews.com


