Gedung PDAM Kota Padang yang kini jadi sorotan DPRD, menyusul permintaan audit operasional tahun anggaran 2025.(Potret Digital: d®amlis/AI).
Padang (Sumbar). MINAKONEWS – Komisi II DPRD Kota Padang resmi mengajukan permintaan audit operasional Perumda Air Minum (PDAM) Kota Padang Tahun Anggaran 2025. Langkah ini diambil sebagai respons atas krisis layanan air bersih yang dinilai semakin parah dan meresahkan masyarakat.
Latar Belakang
Krisis air bersih di Padang semakin memuncak sejak akhir 2025, terutama pascabanjir bandang. Keluhan masyarakat terkait distribusi air bersih terus berulang, sementara manajemen PDAM dinilai lemah dalam merespons. DPRD menilai kondisi ini sudah mencapai titik mengkhawatirkan.
Sikap DPRD
Komisi II DPRD Padang yang dipimpin Rachmad Wijaya mengajukan permohonan audit melalui surat bernomor 03/Kom II-DPRD/I-2026 tertanggal 23 Januari 2026. Audit ini bukan sekadar agenda administratif, melainkan instrumen pengawasan serius untuk menguji kinerja dan akuntabilitas manajemen PDAM.
Tujuan Audit
– Mengukur kinerja manajemen PDAM dalam mengatasi krisis air bersih.
– Menilai tanggung jawab dan transparansi pengelolaan perusahaan daerah.
– Memberikan dasar bagi DPRD untuk menentukan langkah politik selanjutnya, termasuk kemungkinan rekomendasi perbaikan struktural.
Dampak bagi Masyarakat
Audit diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap layanan air bersih. Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa DPRD serius mengawasi dan tidak membiarkan pengelolaan daerah berjalan tanpa akuntabilitas.
Penulis: d®amlis
Editor. : Red. Minakonews.com