Pemukulan gong menandai pembukaan resmi Bali Ocean Days 2026 di Jimbaran, menegaskan komitmen terhadap pariwisata bahari berkelanjutan dan perlindungan ekosistem laut (Foto Dok. Kemenpar).
Bali (Indonesia). MINAKONEWS -!
Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menegaskan pentingnya menjaga ekosistem laut sebagai fondasi utama dalam membangun pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Hal itu disampaikan saat membuka forum internasional Bali Ocean Days 2026 yang digelar di Jimbaran Convention Center, InterContinental Bali Resort, Jumat (30/1/2026).
“Pariwisata Indonesia kini tidak lagi mengejar angka kunjungan semata, tetapi memastikan kontribusi nyata bagi perlindungan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya di 10 Destinasi Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa.
Wamenpar menjelaskan pariwisata berkelanjutan di Indonesia telah didefinisikan secara tegas dalam kerangka regulasi nasional sebagai pariwisata yang menyeimbangkan perlindungan lingkungan, nilai sosial dan budaya, serta manfaat ekonomi. Landasan tersebut diperkuat melalui UU Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata, RIPPARNAS, serta Permenpar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang mengadopsi standar Global Sustainable Tourism Council (GSTC).
Instrumen operasional diwujudkan melalui SERTIDEWI (Sertifikasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan) yang hingga kini telah mensertifikasi lebih dari 45 desa wisata dan dua destinasi. Pemerintah juga memperkuat implementasi ekonomi biru sebagai strategi utama pembangunan nasional, menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab untuk menghasilkan nilai ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga ekosistem laut tetap produktif.
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan wilayah laut lebih dari 70 persen memiliki potensi pariwisata bahari yang sangat besar. Berdasarkan data kementerian, ekonomi bahari Indonesia menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS pada 2024, dengan lebih dari 2.000 desa pesisir mengembangkan kegiatan pariwisata bahari.
Namun, Wamenpar menyoroti tantangan limbah laut dan sampah di kawasan wisata. Isu ini memerlukan pendekatan terintegrasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Koordinasi diperkuat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah. Sejak 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menggelar agenda bersih-bersih sampah laut, edukasi masyarakat, dan dukungan produk daur ulang.
Wamenpar juga menyampaikan perhatian Presiden terhadap pengelolaan sampah secara komprehensif. Pada 2026, Danantara dijadwalkan memulai proyek waste-to-energy di tiga daerah, termasuk Bali pada Maret 2026. “Kami berharap langkah ini menjadi solusi konkret untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan,” ujarnya.
Untuk memastikan kualitas pariwisata bahari, Kementerian Pariwisata memperkuat aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan melalui manajemen destinasi berbasis risiko, Gerakan Wisata Bersih, serta kolaborasi dengan Divers Alert Network untuk keselamatan destinasi selam. Selain itu, diluncurkan Wonderful Indonesia Diving Directory sebagai panduan lokasi penyelaman berbasis konservasi.
Penguatan sumber daya manusia juga menjadi prioritas melalui sertifikasi kompetensi dan peningkatan keterampilan tenaga pariwisata. “Dengan berinvestasi pada kualitas sumber daya manusia, kami membangun kepercayaan wisatawan dan memastikan pertumbuhan pariwisata sejalan dengan kesiapan, profesionalisme, dan standar keselamatan yang tinggi,” kata Wamenpar.
Menutup sambutannya, Ni Luh Puspa mengapresiasi Bali Ocean Days 2026 sebagai ruang kolaborasi lintas sektor dan negara. “Forum ini bukan sekadar wadah diskusi, melainkan seruan untuk bertindak. Pariwisata bahari berkelanjutan adalah tentang menjaga keselamatan, melindungi ekosistem laut, dan memberdayakan masyarakat pesisir sebagai penjaga utama kekayaan bahari bangsa,” ujarnya.
Turut mendampingi Wamenpar dalam kegiatan tersebut, Asisten Deputi Aksesibilitas dan Amenitas Wilayah II, Dwi Marhen Yono.
Penulis: Dinno Veoline
Editor. : Red. Minakonews.com