Wagub Sumbar Vasko Ruseimy dan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menghadiri Seminar Internasional 100 Tahun Jam Gadang di Bukittinggi. Keduanya tampil mengenakan batik bermotif rumah gadang khas Minangkabau.(Potret Digital: Minakonews/AI).
Bukittinggi (Sumbar). MINAKONEWS –
Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy kembali menguatkan wacana Sumbar sebagai daerah istimewa dalam forum resmi tingkat nasional–internasional. Usulan itu ia sampaikan langsung kepada Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon pada Seminar Internasional 100 Tahun Jam Gadang, Sabtu malam (20/6/2026), yang turut dihadiri Duta Besar Belanda untuk Indonesia serta akademisi dari dua negara.
Vasko menegaskan bahwa Sumbar memiliki rekam jejak historis yang tidak dimiliki banyak daerah lain, terutama peran Bukittinggi sebagai pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada masa agresi militer Belanda. Menurutnya, kontribusi tersebut menjadi dasar kuat bagi Sumbar untuk memperoleh status daerah istimewa.
“Di depan Jam Gadang ini Pak Menteri, atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengusulkan Sumatera Barat menjadi daerah istimewa. Mari sama-sama kita kawal,” ujar Vasko.
Ia menilai status daerah istimewa bukan sekadar simbol, tetapi bentuk penghargaan negara atas peran Sumbar dalam menjaga keberlangsungan NKRI. Vasko juga mengajak seluruh tokoh dan masyarakat Sumbar, baik di daerah maupun nasional, untuk mengawal perjuangan ini secara kolektif.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menyatakan dukungan penuh. Ia menegaskan bahwa Sumbar memiliki dasar historis yang sangat kuat, bahkan setara dengan daerah-daerah yang telah lebih dulu menyandang status istimewa.
“Saya mendukung, tetapi harus serius. Menurut saya sangat pantas. Daerah yang pernah menjadi ibu kota negara tidak banyak. Selain Jakarta dan Yogyakarta, ada Bukittinggi,” ujar Fadli.
Fadli menekankan bahwa keberadaan PDRI di Bukittinggi adalah titik penentu dalam sejarah Indonesia. Pemerintahan darurat yang dipimpin Syafruddin Prawiranegara saat itu berhasil menjaga eksistensi Republik ketika ibu kota jatuh ke tangan Belanda.
“Kalau tidak ada PDRI, tidak mungkin akan ada NKRI,” tegasnya.
Seminar internasional ini menjadi salah satu agenda utama peringatan 100 Tahun Jam Gadang, yang tidak hanya membahas hubungan diplomatik Indonesia–Belanda, tetapi juga menggali kontribusi Sumbar dalam sejarah nasional, budaya, dan identitas kebangsaan.
Penulis: d®amlis
Editor. : Red. Minakonews.com