Penyerahan buku “1001 Orang Minang”, yang memuat sosok Mr. Assaat Datuk Mudo, Meester in de Rechten, Penjabat Presiden Republik Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat, 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950.(Foto Dok. Humas).
Yogjakarta (DIY). MINAKONEWS.COM – Restu yang ditunggu Sumatera Barat akhirnya datang dari Yogyakarta. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (20/11/2026), dan pulang dengan jawaban yang melegakan: DIY menunggu naskah pengusulan Mr. Assaat Datuk Mudo sebagai Pahlawan Nasional.
Pertemuan itu terasa bukan sekadar kunjungan kerja. Di ruangan yang menjadi saksi sejarah panjang Yogyakarta itu, Mahyeldi datang membawa nama seorang putra Banuhampu, Kabupaten Agam, yang pernah memikul jabatan paling berat dalam sejarah Republik: Presiden Republik Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS).
Kedatangan kita ke sini adalah memohon dukungan Ngarsa Dalem berkaitan dengan pengajuan Mr. Assaat sebagai Pahlawan Nasional, ujar Mahyeldi seusai pertemuan.
Mahyeldi datang bersama rombongan masyarakat Kecamatan Banuhampu. Mereka adalah perwakilan kampung halaman Mr. Assaat. Bagi mereka, perjuangan ini bukan sekadar urusan administrasi gelar, melainkan soal meluruskan sejarah yang hampir terlewat.
Alhamdulillah Ngarsa Dalem menerima kunjungan kami. InsyaAllah kami segera akan melakukan seminar, dan rencananya buku terkait beliau juga akan segera kami selesaikan, kata Mahyeldi.
Mahyeldi menyebut perbincangan dengan Sultan justru membuka banyak cerita baru. Alhamdulillah kedatangan kami kali ini justru mendapat banyak cerita, banyak informasi yang bahkan kami sendiri belum tahu dari Ngarsa Dalem, imbuhnya.
Sri Sultan Hamengku Buwono X menyambut baik rencana itu. Ia menegaskan DIY tidak akan mempersulit, asalkan naskah kajian disiapkan dengan baik dan tepat waktu. Tim pengusul sendiri sudah bergerak lebih dulu menelusuri jejak Mr. Assaat di Yogyakarta, termasuk di Gedung Agung.
Ya, seperti tadi Pak Gubernur, kami menunggu naskahnya saja. Karena tim ini juga ada yang tinggal di Jogja, ungkap Sri Sultan.
Sultan juga memberi tenggat yang jelas. Ia berharap naskah sudah bisa diserahkan ke Kementerian Sosial tiga hingga empat bulan sebelum November 2027, agar masih ada waktu untuk kajian dan dialog. Harapannya, mungkin tiga sampai empat bulan sebelum November sudah bisa diserahkan ke Kementerian Sosial, ujarnya.
Mengapa Yogyakarta begitu penting dalam pengusulan ini? Jawabannya ada pada tanggal 27 Desember 1949.
Pada hari itu, di Gedung Agung, Yogyakarta, terjadi penyerahan jabatan Presiden Republik Indonesia kepada Mr. Assaat. Saat itu Soekarno menjabat Presiden RIS, sementara Mr. Assaat dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta sebagai salah satu negara bagian RIS. Ia menjalankan tugas itu hingga 15 Agustus 1950.
Ketua Tim Pengusul Akmal Famajra menegaskan, tanpa Mr. Assaat, rantai Republik bisa terputus.
Mr. Assaat adalah presiden ketika pemerintahan RIS. Kalau pemerintahan RIS tidak memiliki Presiden Republik Indonesia, maka RI-nya terputus. Soekarno menjadi Presiden RIS waktu itu, sehingga Mr. Assaat yang menjadi Presiden Republik Indonesia, jelas Akmal.
Jasa Mr. Assaat tidak berhenti di kursi kepresidenan. Sehari sebelum masa jabatannya berakhir, pada 14 Agustus 1950, ia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1950 yang menegaskan Yogyakarta sebagai tempat kedudukan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Statuta UGM itu dia yang menandatangani. Di dalam statuta itu ditegaskan bahwa UGM berkedudukan di Jogja, sehingga tidak bisa dibawa ke Jakarta, pungkas Akmal.
Siapa sebenarnya Mr. Assaat? Ia lahir 18 September 1904 di Jorong Pincuran Landai, Kenagarian Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Ia menempuh pendidikan di Perguruan Adabiah dan MULO Padang, lalu meraih gelar Meester in de Rechten (Mr) atau Sarjana Hukum.
Dalam perjalanan perjuangannya, ia pernah menjabat Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada 1946-1949, Pejabat Presiden RI di Yogyakarta pada 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950, Anggota Parlemen (DPR), dan Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Natsir, 6 September 1950 hingga 27 April 1951.
Ia juga dikenal bersahaja. Saat menjabat, ia menolak dipanggil Paduka Yang Mulia dan meminta cukup dipanggil Bung Presiden saja.
Pemerintah Provinsi Sumbar bersama masyarakat Banuhampu kini tengah menyelesaikan dokumen dan kajian sejarah untuk pengusulan pada 2027. Sebelumnya, Pemprov Sumbar telah menggelar Seminar Nasional Pengusulan Mr. Assaat sebagai Pahlawan Nasional di Hotel Daima Padang, Senin (16/11/2026), yang dibuka langsung oleh Gubernur Mahyeldi.
Pengusulan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang pemberian gelar Pahlawan Nasional. Bagi Mahyeldi, ini adalah upaya menjaga memori kolektif dan mempertegas catatan sejarah untuk diwariskan kepada anak cucu.
Kini, dengan restu dari Yogyakarta, jalan Mr. Assaat menuju gelar Pahlawan Nasional semakin terbuka. Dari Banuhampu ke Yogyakarta, dari Yogyakarta untuk Indonesia, nama Mr. Assaat kembali dipanggil pulang ke dalam sejarah bangsa.
Penulis : d®amlis/Halimah Tusa’diah
Editor : Red. http://Minakonews.com


