Kasus dugaan penyadapan ilegal terus bergulir. Empat jenderal telah ditetapkan sebagai tersangka, enam saksi diajukan perlindungan ke LPSK, dan DPR menjadwalkan pemanggilan Kapolri pada 12 November. Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara.(Ilustrasi: Minakonews/AI).
Jakarta, MINAKONEWS.COM – Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto masih terus berjalan. Hingga Selasa (10/11/2026), jumlah tersangka belum bertambah. Bareskrim Polri tetap menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, sementara perkembangan terbaru justru datang dari perlindungan saksi, bantahan terhadap kabar hoaks yang beredar, hingga rencana rapat kerja Kapolri dengan DPR.
Kasus ini pertama kali terungkap setelah seorang petugas internal membuat Laporan Polisi pada 30 Oktober 2026. Petugas tersebut mengetahui adanya dugaan penyadapan tanpa prosedur dan penghapusan file hasil sadapan pada sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026) malam, menjelaskan bahwa sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa verifikasi, tanpa surat permohonan penyidik, tanpa laporan polisi, dan tanpa kaitan dengan penyelidikan maupun penyidikan yang sah.
Sekitar Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan dan log history pada komputer sistem LIMS tersebut.
Berdasarkan hasil penyidikan scientific crime investigation, Bareskrim kemudian menetapkan tiga tersangka pertama, yaitu mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol. Eko Hadi Santoso. Ketiganya langsung ditahan dan kini ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Kamis (5/11/2026), Bareskrim menetapkan tersangka keempat, yaitu mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi. Ia belum ditahan karena masih menjalani pemulihan akibat kondisi kesehatan pascastroke.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto menjelaskan peran Slamet dalam perkara ini. Menurut penyidik, Ahrie Sonta dan Eko Hadi harus mendapatkan izin dari Slamet Uliandi sebelum melakukan provisioning atau penyadapan. Pada awal Oktober 2026, Ahrie meminta izin kepada Slamet untuk menghapus file hasil sadapan, dan Slamet menyetujuinya.
Hingga kini penyidik telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli, yang terdiri dari tiga ahli informasi dan transaksi elektronik serta dua ahli pidana. Penyidik juga menyita 11 unit handphone, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk sebagai barang bukti.
Para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penyadapan ilegal dengan ancaman 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal dengan ancaman 6 tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang penghapusan informasi elektronik dengan ancaman 8 tahun penjara.
Sasaran dugaan penyadapan, menurut Bareskrim, bukan hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha. Dugaan penyadapan tersebut berlangsung pada 2025 hingga 2026.
Pada Rabu (4/11/2026), Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden memerintahkan Kapolri mengusut kasus ini seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Sebagai pelaksana tugas Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo yang sebelumnya menjabat Kepala Sekretariat Presiden.
Pada hari yang sama, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa kasus ini dinilai mengarah ke perbuatan makar dan membahayakan keselamatan pimpinan negara. Yusril menjelaskan yang sedang didalami penyidik adalah adanya keinginan untuk melumpuhkan Presiden sehingga tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan.
Pernyataan tersebut kemudian diperkuat Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra seusai bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (6/11/2026). Herindra menyebut perbuatan tersebut ilegal dan mengarah ke tindakan makar.
Namun hingga Selasa (10/11/2026), penyidik belum menerapkan pasal makar terhadap para tersangka. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin pada Minggu (8/11/2026) menegaskan penyidik masih terus mendalami dan menelusuri dugaan makar tersebut.
Pada Kamis (5/11/2026), Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menegaskan penanganan kasus ini murni proses penegakan hukum, bukan persaingan atau konflik internal di tubuh Polri. Pernyataan itu disampaikan saat Kapolri menerima audiensi Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan Polri di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Pada Minggu (8/11/2026) malam, Presiden Prabowo menerima kunjungan 10 mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di tengah bergulirnya penyidikan kasus ini.
Perkembangan terbaru pada Senin (9/11/2026) datang dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas membenarkan bahwa Polri telah mengajukan permohonan perlindungan bagi enam saksi dalam kasus ini pada pekan lalu. LPSK masih melakukan penelaahan terhadap permohonan tersebut dan belum mengungkap identitas para saksi karena bersifat rahasia.
Pada hari yang sama, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, kembali menyuarakan perlunya pergantian Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Megawati menyebut dirinya telah menyampaikan pendapat tersebut sejak beberapa tahun lalu.
Sementara itu, Irjen Ahrie Sonta Nasution melalui kuasa hukumnya Krisna Murti menyatakan akan kooperatif dan terbuka menjalani proses hukum.
Di tengah bergulirnya penyidikan, beredar sejumlah kabar di media sosial yang kemudian dibantah Bareskrim. Pada Minggu (8/11/2026), Kabareskrim Komjen Asep Safrudin membantah kabar penangkapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan mantan Kapolri Idham Azis dalam kasus ini. Kabareskrim juga membantah kabar penangkapan seorang menteri yang dikaitkan dengan kasus penyadapan.
Polri juga menegaskan hingga kini belum pernah mengeluarkan pernyataan kelembagaan yang menyentuh ada atau tidaknya keterlibatan pihak luar, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Joko Widodo saat dimintai tanggapan awak media usai menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), hanya menyatakan semua pihak harus menghormati proses hukum yang tengah berjalan.
Untuk memperjelas perkembangan penyidikan, Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis (12/11/2026). Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan rapat tersebut akan membahas motif, dalang, dan perkembangan penyidikan. Rapat baru bisa digelar Kamis karena masa sidang DPR baru dibuka pada Selasa (10/11/2026).
Hingga berita ini ditulis, empat tersangka masih berstatus tersangka. Tiga di antaranya ditahan, satu belum ditahan karena alasan kesehatan. Penetapan tersangka bukan vonis bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Penulis : Redaksi Minakonews.com
Editor : Red. http://Minakonews.com.