Perpol Baru: Pati Bintang 2  & 3 Kini Bisa Adili Jenderal Bintang 4

[18/11 19.01] Fitri Adonna: Perpol Baru: Pati Bintang 2 dan 3 kini bisa adili Jenderal Bintang 4. (Ilustrasi: #MinakoNews/AI).

Jakarta, MINAKONEWS.COM – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Perpol tersebut disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026, menjelang sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengakui penerbitan Perpol baru ini berkaitan dengan sidang etik Listyo. “Itu salah satu pertimbangan utamanya,” ujar Isir di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Perubahan paling penting terdapat pada Pasal 42 ayat (3) tentang komposisi majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Aturan lama mewajibkan anggota majelis berpangkat sama atau lebih tinggi dari terduga pelanggar. Karena Listyo berpangkat Jenderal bintang empat, pangkat tertinggi di Polri, sidang etik hampir mustahil digelar.

Aturan baru mengubah ketentuan itu. Anggota KKEP kini boleh berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar. Artinya, majelis dapat diisi perwira berpangkat Komisaris Jenderal (bintang tiga) dan Inspektur Jenderal (bintang dua).

Perpol baru juga memuat delapan poin perubahan lainnya, di antaranya sidang KKEP dapat digelar secara daring melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP, surat panggilan sidang diubah dari tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender, serta hak banding kini hanya dapat diajukan oleh pelanggar, tidak lagi oleh pasangan, anak, atau orang tua.

Polri menjadwalkan sidang etik Listyo Sigit pada pekan depan. “Untuk LSP, dijadwalkan minggu depan. Nanti untuk harinya akan kami sampaikan,” kata Isir.

Polri menegaskan Listyo masih berstatus anggota aktif Polri, sehingga tetap dapat disidang etik. “Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.

Listyo merupakan salah satu dari empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tiga lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Sidang etik ini akan menentukan sanksi terhadap Listyo, termasuk kemungkinan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Penulis : Dur Mandala Putra/Halimah Tusa’diah
Editor.  : Red. http://Minakonews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *