Dr. H. Syamsurizaldi, S.IP., S.E., M.M., Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.(Foto : dok Redaksi).
Solok Selatan (Sumbar), MINAKONEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital dan partisipatif sebagai bagian dari strategi pembangunan 2025–2029. Langkah ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam forum konsultasi RPJMD bersama Kementerian PPN/Bappenas, Pemkab Solok Selatan mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2026 sebesar Rp18,7 miliar untuk mendukung pengembangan sistem informasi nagari, digitalisasi administrasi, serta peningkatan kapasitas SDM aparatur. Program ini diharapkan mampu mempercepat transformasi birokrasi di wilayah perdesaan dan memperkuat sinergi lintas sektor.
Sekretaris Daerah Solok Selatan, Dr. H. Syamsurizaldi, S.IP., S.E., M.M., menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus adaptif terhadap tantangan zaman.
“Anggaran boleh saja berkurang dari pusat, celah fiskal boleh menyempit. Tapi yang tidak boleh berkurang itu semangat kita membangun daerah,” tegasnya dalam Musrenbang Kecamatan Sungai Pagu, Agustus lalu.
Syamsurizaldi dikenal sebagai birokrat yang konsisten mendorong reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik. Sejak menjabat sebagai Sekda pada 2022, ia aktif mengawal program Solok Selatan Satu Data, penguatan sistem informasi nagari, dan integrasi layanan sosial berbasis data.
Berdasarkan data BPS 2025, sebanyak 41 dari 59 nagari (69%) telah menggunakan aplikasi pelayanan digital. Indeks SPBE Solok Selatan tercatat di angka 2,89 (kategori cukup baik), dengan 78% ASN telah mengikuti pelatihan digitalisasi administrasi. Sebanyak 23 dari 29 OPD telah terintegrasi dengan sistem e-Government.
Langkah-langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab untuk membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.(Tim).
Penulis : Tim Minakonews
Editor. : Red Minakonews