Kontras: Negara gagal lindungi sipil? (Dok. Kontras)
Jakarta, MINAKONEWS.COM –
Gelombang demonstrasi nasional yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 sampai 1 September 2025 telah menelan sedikitnya tujuh korban jiwa, berdasarkan laporan dari media nasional, organisasi sipil, dan keterangan keluarga korban.
Aksi yang dipicu oleh penolakan kenaikan tunjangan DPR dan tuntutan reformasi kelembagaan ini menyebar ke berbagai kota besar seperti Jakarta, Makassar, dan Yogyakarta.
Daftar Korban Tewas:
– Affan Kurniawan (21) Pengemudi ojek online, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob di Pejompongan, Jakarta.
– Rheza Sendy Pratama – Mahasiswa Amikom Yogyakarta, ditemukan meninggal setelah mengikuti aksi.
– Muh Akbar Basri alias Abay ASN, tewas saat kerusuhan di Makassar
– Sarina Wati – Staf DPRD Makassar, meninggal akibat kebakaran gedung DPRD
– Syaiful Akbar – Warga sipil, tewas di lokasi aksi di Jakarta
– Budi Haryadi – Korban sipil di Yogyakarta, tidak terlibat langsung dalam aksi
– Rusdamdiansyah alias Dandi – Warga Makassar, meninggal dalam bentrokan massa.
Sebagian besar korban bukan peserta aksi, melainkan warga sipil yang berada di sekitar lokasi kerusuhan. Peristiwa ini memicu kritik tajam terhadap pendekatan aparat dalam mengendalikan massa.
KontraS: Negara Gagal Lindungi Sipil
Koordinator Nasional KontraS, Dimas Prasetyo menyampaikan, tindakan aparat selama demonstrasi menunjukkan kegagalan negara dalam menjamin keselamatan warga sipil.
Gelombang demonstrasi selama sepekan terakhir adalah akumulasi amarah masyarakat. Negara gagal melindungi warga sipil dari kekerasan aparat,” ujar Dimas dalam pernyataan tertulis yang dikutip oleh media nasional
KontraS bersama Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan keamanan yang digunakan, termasuk penggunaan kendaraan taktis dan gas air mata secara berlebihan.
Respons Pemerintah dan DPR.
Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Istana Merdeka menyatakan, pemerintah mendengar aspirasi rakyat dan menjamin kebebasan berpendapat. Ia juga menegaskan, anggota DPR yang membuat pernyataan keliru akan dicopot dari jabatannya.
Sementara itu, sejumlah anggota DPR dari Fraksi Oposisi menyerukan pembentukan Tim Pencari Fakta Independen, untuk mengusut penyebab kematian para korban dan memastikan akuntabilitas aparat di lapangan.
Kesimpulan:
Tragedi dalam demonstrasi nasional ini menjadi pengingat penting. penanganan massa harus mengedepankan prinsip HAM dan keselamatan warga. Desakan publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan reformasi kelembagaan semakin menguat seiring meningkatnya korban jiwa.
[1] Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia Agustus–September 2025 (https://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia Agustus 2025)
[2] 7 Poin Tanggapan Prabowo Subianto Soal Demo Indonesia (https://www.jawaban.com/read/article/id/2025/09/01/4/250901161215/)
Penulis. : DRJ/d®amlis/FA/44D1n0
Editor. : Red minakonews