Sekkab Pesisir Selatan, Mawardi Roska, saat berada di ruang kerjanya sebelum mengajukan surat pengunduran diri pada awal September 2025. Langkah mengejutkan ini memicu sorotan publik dan spekulasi tentang dinamika internal birokrasi di lingkungan Pemkab Pessel.(Dok. Pemkab Pessel).
Pesisir Selatan (Sumbar), MINAKONEWS.COM – Gelombang pengunduran diri pejabat tinggi kembali mengguncang birokrasi Sumatera Barat. Kali ini, Kabupaten Pesisir Selatan menjadi sorotan setelah Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mawardi Roska secara resmi mengajukan surat pengunduran diri pada pekan pertama September 2025.
Langkah mengejutkan ini bukan satu-satunya. Informasi yang beredar menyebutkan, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga telah menyusul, bahkan sebagian sudah menandatangani surat pengunduran diri. Meski jumlah pastinya belum diungkap, fenomena ini memicu spekulasi tentang dinamika internal Pemkab Pessel.
Saat dikonfirmasi, Mawardi Roska membenarkan pengunduran dirinya. “Benar, itu sudah dilakukan sekitar satu pekan yang lalu,” ujarnya singkat. Namun, ia enggan menjelaskan alasan pribadi maupun latar belakang keputusan tersebut.
Sikap diam juga ditunjukkan oleh Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim, yang hingga kini belum memberikan pernyataan resmi. Publik pun bertanya-tanya: apakah ini hanya rotasi biasa, atau ada ketegangan yang sedang disembunyikan?
Kepala BKPSDM Pessel, Yoski Wandri, mencoba meredam isu dengan menyebut bahwa pengunduran diri pejabat eselon II adalah hal lazim dalam birokrasi. “Ini bagian dari evaluasi dan pembinaan karir ASN,” katanya.
Namun, publik tak sepenuhnya puas. Pengunduran diri Sekkab—posisi strategis yang mengatur ritme administrasi pemerintahan—ditambah dengan mundurnya beberapa kepala OPD, jelas bukan hal sepele. Apalagi jika terjadi menjelang akhir masa jabatan kepala daerah.
Apakah ini sinyal adanya ketidakharmonisan di internal Pemkab Pessel? Atau justru bagian dari persiapan menuju kontestasi politik lokal yang lebih besar?
Yang jelas, masyarakat berhak tahu. Transparansi dan komunikasi terbuka dari pimpinan daerah sangat dibutuhkan agar roda pemerintahan tetap berjalan stabil di tengah sorotan publik.(d®amlis).
Penulis. : d®amlis
Editor. : Red minakonews