Oleh: Donna R. Joesoef
Usulan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, untuk mem-blacklist pelajar yang terlibat tawuran agar sulit masuk perguruan tinggi, mengundang perdebatan publik. Di satu sisi, kebijakan ini tampak sebagai langkah tegas untuk menekan angka kekerasan pelajar. Di sisi lain, ia menyentuh ranah yang lebih kompleks: hak atas pendidikan dan peluang rehabilitasi.
Tawuran: Simptom, Bukan Akar Masalah
Tawuran pelajar bukan sekadar kenakalan remaja. Ia sering kali merupakan manifestasi dari tekanan sosial, kurangnya perhatian keluarga, dan minimnya ruang ekspresi positif. Menjadikan pelajar yang terlibat sebagai “musuh negara” dengan blacklist justru berisiko memperparah stigma dan menutup pintu perbaikan.
Efek Jera atau Efek Jauh?
Tujuan efek jera memang penting. Namun, apakah menutup akses pendidikan adalah cara terbaik? Pendidikan seharusnya menjadi alat transformasi, bukan hadiah bagi yang “berkelakuan baik” saja. Jika pelajar yang pernah tawuran tidak diberi kesempatan untuk berubah, kita sedang menciptakan generasi yang kehilangan harapan.
Alternatif yang Lebih Manusiawi
Daripada blacklist, mengapa tidak memperkuat sistem pembinaan?
– Program konseling wajib bagi pelajar yang terlibat tawuran
– Keterlibatan aktif guru, orang tua, dan tokoh masyarakat
– Pemberian sanksi edukatif seperti kerja sosial atau pelatihan karakter
Penutup
Usulan Dedie A. Rachim patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi muda. Namun, kebijakan yang menyangkut pendidikan harus berpijak pada prinsip keadilan dan pemulihan. Kita tidak hanya butuh generasi yang bebas tawuran, tetapi juga generasi yang diberi kesempatan untuk bangkit dari kesalahan.
Penulis. : Donna R. Joesoef
Editor. : Red minakonews