Indeks

Desak Evaluasi Bangunan Pesantren & Kritik Penonaktifan Tanpa Gedung

Sekjen MUI Amirsyah Tambunan.(Potret Digital: 44d1n0/AI)

Jakarta (DKI Jakarta). MINAKONEWS.COM – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan, meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi kelayakan bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Seruan ini disampaikan menyusul robohnya mushala tiga lantai di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan puluhan santri.

“Dengan peristiwa ini, pemerintah harus mengevaluasi semua bentuk gedung-gedung, tidak hanya pesantren, tetapi juga perumahan, perkantoran, dan fasilitas publik lainnya. Mana yang layak, mana yang kurang,” ujar Amirsyah saat ditemui di Kantor Pusat MUI, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025), seperti dikutip dari Kompas.com dan Antaranews.

Ia menekankan pentingnya pengawasan konstruksi bangunan pesantren oleh Kementerian Agama (Kemenag), mengingat jumlahnya yang mencapai lebih dari 40.000 di seluruh Indonesia. Untuk itu, Amirsyah menyarankan agar dibentuk Direktorat Jenderal Pendidikan Kepesantrenan yang khusus menangani tata kelola dan pengawasan lembaga pendidikan pesantren.

Struktur birokrasi saat ini dinilai belum cukup untuk menjawab tantangan pengawasan bangunan pendidikan keagamaan. “Kita butuh Dirjen khusus agar pengawasan bisa lebih luas dan terstruktur,” tegasnya.

Lebih lanjut, Amirsyah juga menyampaikan pandangan kritis terhadap kebijakan pemerintah yang menonaktifkan pesantren hanya karena tidak memiliki gedung fisik. Menurutnya, pesantren bukan sekadar bangunan, melainkan lembaga pendidikan berbasis komunitas yang telah berperan besar dalam mencerdaskan bangsa.

“Kebijakan pemerintah jangan bersifat administratif semata. Banyak pesantren tumbuh dari rumah warga atau masjid kecil, tapi tetap menjalankan fungsi pendidikan dan dakwah. Kalau belum punya gedung, seharusnya dibantu agar berkembang bukan langsung dinonaktifkan,” ujarnya.

Ia juga mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam perbaikan tata kelola bangunan pendidikan, dengan pendekatan kolaboratif yang ia sebut sebagai ABGCM: Akademisi, Businessman, Government, Community, dan Media.

“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Kita harus pastikan lembaga pendidikan, terutama pesantren, aman dan layak untuk generasi masa depan,” tambahnya.

Penulis: 44d1n0
Editor. : Red. Minakonews.com