Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi IX DPR RI, mendesak BGN melibatkan pemerintah daerah dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mencegah kasus keracunan berulang (Dok. Parlemen).
Jakarta (DKI Jakarta). MINAKONEWS.COM – Kasus keracunan massal yang diduga berasal dari konsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi sorotan publik. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 22 September 2025, tercatat sebanyak 4.711 siswa mengalami keracunan di berbagai daerah, termasuk Bandung Barat, Garut, Kupang, dan Ketapang (CNN Indonesia, 2025).
Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menegaskan bahwa pengawasan MBG harus diperketat agar tidak membahayakan anak-anak. “Program MBG ini harus menyelamatkan anak-anak dari stunting, bukan justru menimbulkan masalah baru. Kami mendorong BGN untuk melibatkan Pemda secara aktif dalam pengawasan,” ujarnya dalam rapat kerja bersama BGN di Senayan, Jumat (26/9), seperti dikutip dari Kompas.com.
Komisioner KPAI, Jasra Putra, turut menyuarakan keprihatinan dan meminta agar program MBG dihentikan sementara. “Kami khawatir anak-anak menjadi korban karena lemahnya pengawasan. Pemerintah harus menjamin keamanan pangan sebelum melanjutkan program,” tegasnya dalam laporan Kontan.co.id.
Menanggapi hal ini, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan emosional. “Satu anak pun sakit itu adalah tanggung jawab kami. Kesalahan kami sebagai pelaksana harus diperbaiki secara total,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (26/9), sebagaimana dilansir Bisnis.com.
Sebagai langkah konkret, BGN telah menutup 40 dapur MBG yang tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi. BGN juga mewajibkan seluruh mitra penyedia makanan untuk melengkapi sertifikat layak higiene, halal, dan air bersih dalam waktu satu bulan. Semua dapur MBG kini harus dipimpin oleh koki bersertifikasi.
Di Cimahi (Jawa Barat), Wali Kota Ngatiyana mengumpulkan seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mencegah kejadian serupa. “Kami memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi para pelajar sebagai sasaran program MBG,” ujarnya kepada media lokal.
DPR RI juga mendorong agar pengadaan makanan dilakukan secara lebih lokal, dengan melibatkan sekolah dan komunitas setempat agar kualitas dan selera anak lebih terjaga. Transparansi pelaksanaan dan pelibatan masyarakat dinilai sebagai kunci keberhasilan program MBG ke depan.(DRJ).
Penulis : DRJ
Editor. : Red Minakonews