Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, berdiri bersama Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dan moderator Marissa Anita.(Foto: Dinas Kehutanan & Lingkungan Hidup Provinsi Bali)
Denpasar (Bali), MINAKONEWS.COM –
Forum Nasional Pekan Iklim Bali 2025 resmi dibuka di Prime Plaza Hotel, Sanur baru-baru ini, menandai dimulainya rangkaian kegiatan bertema, Titik Temu Ambisi dan Aksi Iklim, yang berlangsung pada 25–30 Agustus di berbagai wilayah Bali. Forum ini menegaskan pentingnya kepemimpinan daerah dalam memperkuat komitmen iklim demi mencapai target penurunan emisi nasional dan global.
Acara pembukaan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, yang menyampaikan bahwa Bali telah menetapkan target nol emisi pada 2045. Komitmen tersebut telah dituangkan dalam berbagai kebijakan dan regulasi daerah.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faishol Nurofiq, turut hadir dan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mempercepat transisi menuju pembangunan rendah karbon.
Melalui Pekan Iklim Bali 2025, komitmen dan aksi iklim di tingkat daerah, yang diprakarsai oleh masyarakat dan pemimpin daerah di Bali, akan menjadi inspirasi bagi aksi iklim yang lebih ambisius di Indonesia,” ujar Hanif.
Pekan Iklim Bali 2025 digelar oleh Koalisi Bali Emisi Nol Bersih bersama Pemerintah Provinsi Bali. Agenda yang disiapkan meliputi forum nasional, pameran inovasi hijau, diskusi tematik, hingga kunjungan lapangan ke berbagai inisiatif berbasis masyarakat.
Salah satu sorotan utama datang dari Sumatera Barat. Gubernur Mahyeldi Ansharullah tampil sebagai pembicara utama dan memaparkan keberhasilan program perhutanan sosial yang telah dijalankan di Ranah Minang.
Mahyeldi menyebut bahwa Sumbar kini memiliki 259 unit perhutanan sosial dengan total luas 340 ribu hektare, menjangkau lebih dari 206 ribu kepala keluarga. Program ini tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.
Kami di Sumbar, sejak beberapa tahun yang lalu telah memanfaatkan program itu. Hasilnya cukup efektif, ekonomi masyarakat bertumbuh dan kelestarian lingkungan pun ikut terjaga,” ujar Mahyeldi.
Data terbaru menunjukkan bahwa pendapatan petani hutan meningkat dari Rp1,7 juta pada 2021 menjadi Rp2,7 juta pada 2024, mendekati bahkan melampaui Upah Minimum Provinsi (UMP). Tutupan hutan juga meningkat dari 1.737.964 hektare pada 2022 menjadi 1.741.848 hektare pada 2023, menandakan keberhasilan dalam menahan laju perambahan.
Keberhasilan ini, menurut Mahyeldi, tidak lepas dari kearifan lokal masyarakat Minangkabau yang memandang hutan sebagai warisan sosial, budaya, dan spiritual. Pemerintahan nagari dijadikan pusat pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan UMKM berbasis sumber daya lokal.
Program ini dipayungi oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial, yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengelola hutan.
Forum Iklim Bali 2025 menjadi panggung penting bagi Sumatera Barat untuk menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan bisa berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi inklusif. Ranah Minang kini menjadi contoh nasional dalam integrasi antara konservasi dan pemberdayaan masyarakat.(DRJ).
Penulis. : DRJ
Editor. : Red minakonews