Ketua BPS, Amalia Adininggar Widyasanti (Dok. Ist).
Jakarta, MINAKONEWS.COM – Menjelang peringatan Hari Statistik Nasional yang jatuh setiap 26 September, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) adalah satu-satunya rujukan resmi untuk data statistik nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, seperti dilaporkan oleh Kompas.com pada 5 September 2025. Dalam pidatonya, Presiden menyebut bahwa angka pengangguran dan kemiskinan absolut telah menurun berdasarkan laporan dari BPS.
Saya dapat laporan dari Kepala BPS. Angka pengangguran menurun. Angka kemiskinan absolut menurun. Ini dari BPS, Saudara-saudara,” ujar Prabowo.
Namun, pernyataan tersebut memicu diskusi publik karena data resmi dari BPS justru menunjukkan tren sebaliknya. Dalam publikasi Statistik Indonesia 2025 yang dirilis pada Februari lalu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat naik menjadi 4,76 persen atau sekitar 7,28 juta orang. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers yang diliput oleh MonitorIndonesia.com 25 Juli 2025, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan verifikasi dan validasi data terbaru sebelum merilis angka kemiskinan nasional.
Satu Data Indonesia: Menyatukan Statistik dan Spasial
Penegasan Presiden tersebut sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia, yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Dalam regulasi ini, BPS ditetapkan sebagai lembaga setingkat kementerian yang berada langsung di bawah Presiden, dan menjadi otoritas tunggal dalam penyediaan data statistik nasional. Hal ini juga tercermin dalam laporan resmi BPS yang menyebutkan bahwa integrasi data lintas sektor kini wajib mengacu pada standar BPS.
Kepala BPS menambahkan bahwa langkah ini penting untuk memastikan konsistensi dan akurasi data dalam perencanaan pembangunan. “Kami tidak hanya menyajikan angka, tapi juga membangun kepercayaan publik terhadap data,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.
Dampak ke Kebijakan Publik dan Media
Dengan BPS sebagai rujukan utama, kementerian dan lembaga lain kini diwajibkan menyelaraskan data mereka. Hal ini berdampak langsung pada transparansi kebijakan, efisiensi anggaran, dan akuntabilitas publik. Media dan peneliti juga diharapkan lebih cermat dalam mengutip data, menghindari sumber yang belum terverifikasi.
Namun, tantangan tetap ada. Di era digital yang menuntut kecepatan, BPS harus mampu menyeimbangkan ketepatan metodologi dengan kebutuhan real-time. Penundaan rilis data kemiskinan pada Juli lalu menunjukkan bahwa kualitas tetap menjadi prioritas utama.
Kesimpulan
Hari Statistik Nasional 2025 bukan sekadar perayaan angka, tapi penegasan bahwa data adalah alat demokrasi. Dengan BPS sebagai rujukan tunggal, Indonesia melangkah menuju tata kelola pembangunan yang lebih presisi, transparan, dan berbasis bukti. Di tengah dinamika sosial dan politik, data tetap menjadi kompas yang tak bisa ditawar.(DRJ).
Penulis. : DRJ
Editor. : Red minakonews