Sekjen Kemendikti Badri Munir Sukoco saat pemotretan resmi (Foto Dok. Wikipedia).
Jakarta. MINAKONEWS — Rencana Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) menutup program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan masa depan memunculkan beragam tanggapan dari pimpinan perguruan tinggi dan pakar pendidikan. Kebijakan ini digulirkan untuk menekan kesenjangan antara lulusan kampus dan kompetensi yang dibutuhkan industri.
Sekretaris Jenderal Kemendikti Badri Munir Sukoco menjelaskan, penutupan prodi menjadi salah satu opsi agar arah pendidikan tinggi lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja. “Kebijakan ini perlu dukungan kampus dan konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK),” ujarnya.
Rektor IPB University Dr. Alim Setiawan Slamet menilai relevansi prodi memang penting, namun penutupan harus dilakukan hati-hati. Menurutnya, lebih strategis melakukan transformasi dan integrasi keilmuan agar adaptif terhadap tantangan masa depan. “Pendekatan multi-, inter-, dan transdisiplin lebih tepat daripada sekadar menutup prodi,” katanya.
Sementara itu, Rektor Universitas Negeri Jakarta Prof. Dr. Ifan Iskandar menyebut penutupan prodi bukan hal tabu, tetapi harus ada kajian kuat per kasus. Pertimbangan utamanya adalah tren lapangan kerja, jumlah lulusan menganggur, dan relevansi industri.
Dari Universitas Padjajaran, akademisi Zahrotur Rusyda Hinduan menegaskan bahwa keputusan menutup prodi adalah kewenangan kampus, khususnya PTN-BH. Ia menilai pembaruan kurikulum atau penggabungan prodi lebih tepat dibanding penutupan ekstrem.
Pakar pendidikan dari Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji, mengingatkan risiko besar jika penutupan dilakukan tanpa kajian akademis transparan. Ia menekankan perlunya Peta Jalan Talenta 2045 sebagai kompas arah industri masa depan agar kebijakan tidak sekadar mengikuti selera birokrasi sesaat.
Penulis: Halimah Tusa’diah
Editorb. : Red. Minakonews