Rieke Diah Pitaloka: Di balik sorot mata yang tenang, ada suara lantang yang tak pernah lelah membela hak rakyat. Pensiun bukan beban, tapi penghargaan atas pengabdian.(Dok. Minakonews.com).
Jakarta, MINAKONEWS.COM – Di tengah wacana reformasi skema pensiun PNS yang kembali mencuat, satu suara tetap konsisten menggema dari parlemen: Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, yang menolak keras narasi, pensiun adalah beban bagi negara.
Dalam rapat Komisi VI DPR RI awal tahun ini, Rieke menyampaikan kritik tajam terhadap Kementerian Keuangan yang dianggap menyalahkan pensiunan atas defisit anggaran.
Kemenkeu itu bukan pemilik uang negara, apalagi uang rakyat! Jangan seenaknya mengatur dana pensiun yang berasal dari potongan gaji pegawai.
Pernyataan itu viral di media sosial dan menjadi simbol perlawanan terhadap narasi bahwa pensiun PNS membebani APBN. Rieke menegaskan bahwa pensiun adalah hak konstitusional, bukan beban fiskal.
Isu yang Terus Diulang, Tapi Belum Tuntas
Pemerintah menyebut skema pensiun saat ini (PPMP) tidak berkelanjutan, karena seluruh pembayaran ditanggung APBN. Wacana reformasi menuju PPIP (iuran pasti) terus digaungkan, namun belum ada keputusan final. Beban pensiun diproyeksikan mencapai Rp175 triliun di 2025, dengan jumlah pensiunan terus meningkat.
Namun, menurut Rieke, pengulangan isu ini justru menunjukkan kegagalan negara dalam menyelesaikan akar masalah, yaitu:
– Pengelolaan dana pensiun yang tidak transparan
– Kerugian besar di lembaga seperti ASABRI dan Jiwasraya
– Minimnya partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan
Rieke: Dari Oneng ke Oposisi Konstitusional
Dikenal publik lewat peran Oneng di sinetron Bajaj Bajuri, Rieke kini menjadi ikon parlemen yang vokal membela hak pekerja dan pensiunan. Ia menyebut :
Pensiun bukan beban, tapi bentuk penghargaan negara atas pengabdian. Kalau negara gagal mengelola, jangan rakyat yang disalahkan.
Rieke juga mengajak masyarakat untuk mengawal isu ini secara konstitusional, bahkan membuka opsi judicial review terhadap UU No. 4 Tahun 2023 yang menjadi dasar wacana reformasi pensiun.
Suara yang Tak Pernah Padam
Meski isu ini terus diulang, perjuangan Rieke tetap relevan. Di tengah derasnya arus kebijakan fiskal, suara lantangnya menjadi pengingat keadilan sosial bukan sekadar angka di neraca negara, tapi hak yang harus dijaga.
Kalau negara mau efisien, mulai dari transparansi. Jangan potong hak rakyat sebelum beresin sistemnya.
Status Isu: Masih Panas
Belum dibahas resmi di DPR bulan ini, tapi jadi sorotan publik dan media sosial.(DRJ).
Penulis. : DRJ
Editor. : Red minakonews