Infografis sebaran kasus keracunan MBG di Indonesia, Januari–September 2025. Jawa Barat jadi wilayah terdampak tertinggi. Pemerintah menetapkan KLB dan mewajibkan dapur MBG punya SLHS.(DRJ/AI)
Jakarta (DKI Jakarta). MINAKONEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional kini menghadapi ujian serius. Lonjakan kasus keracunan makanan di berbagai daerah memicu Kejadian Luar Biasa (KLB) dan mendorong pemerintah mengambil langkah cepat dan tegas.
Hingga akhir September 2025, tercatat 6.452 kasus keracunan menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sementara data resmi pemerintah menyebutkan angka di kisaran 5.914 korban. Kasus terbanyak terjadi di Jawa Barat (2.012 kasus), disusul Yogyakarta (1.047), Jawa Tengah (722), Bengkulu (539), dan Sulawesi Tengah (446). Gejala yang dialami korban beragam, mulai dari mual, muntah, diare, gatal-gatal, hingga sesak napas dan bengkak wajah. Beberapa siswa sempat dirawat intensif di rumah sakit, termasuk dua korban kritis di Mamuju, Sulawesi Barat.
Setibanya di Tanah Air usai lawatan luar negeri, Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar rapat koordinasi terbatas dengan 12 menteri dan kepala lembaga terkait. Ia menyebut insiden ini sebagai masalah besar yang harus segera ditangani, namun menegaskan bahwa program MBG tidak boleh dipolitisasi.
“Saya yakin kita bisa selesaikan dengan baik. Tujuan program ini adalah memberi makan bergizi untuk anak-anak yang selama ini hanya makan nasi dan garam,” ujar Prabowo di Halim.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi menyebabkan keracunan akan ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi. Pemerintah juga akan memperbaiki sanitasi, kualitas juru masak, dan sistem pengolahan limbah di seluruh dapur MBG.
Sebagai langkah reformasi, pemerintah mewajibkan seluruh SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sebelumnya, SLHS hanya bersifat administratif, namun kini menjadi wajib hukumnya. Data menunjukkan bahwa dari 8.583 SPPG yang beroperasi, hanya 34 dapur yang memiliki SLHS.
Zulkifli Hasan menegaskan, “Kalau tidak punya SLHS, kejadian seperti ini akan terus berulang. Keselamatan anak-anak adalah prioritas utama.”
Hasil uji laboratorium di Jawa Barat menemukan kontaminasi bakteri seperti Salmonella, Bacillus cereus, dan Vibrio cholerae dalam sampel makanan MBG. Ahli kesehatan Dicky Budiman menyoroti bahwa rantai pasok dan kualitas air juga perlu dievaluasi, bukan hanya dapur penyedia.
Direktur Celios, Nailul Huda, meminta agar program MBG dihentikan sementara untuk audit menyeluruh. Ia menyoroti perlunya transparansi dalam penggunaan dana negara, pemilihan mitra, dan pembelian bahan baku.
Program MBG tetap berjalan, namun dengan pengawasan ketat dan reformasi menyeluruh. Pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola, meningkatkan standar keamanan pangan, dan memastikan setiap anak Indonesia mendapat makanan bergizi yang aman.
Penulis : DRJ
Editor. : Red. Minakonews.com